Kebijakan Bank Indonesia (BI) dalam mengendalikan nilai tukar rupiah tengah menjadi sorotan tajam dari Anggota Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Anggota Banggar DPR, Dolfie Othniel Frederic, melontarkan kritik terhadap pendekatan moneter BI yang dinilai terlalu berfokus pada peredaman volatilitas pasar harian, alih-alih menjaga agar fluktuasi rupiah benar-benar mencerminkan fundamental ekonomi nasional. Dolfie khawatir strategi ini justru menyimpan risiko depresiasi nilai tukar yang signifikan dalam jangka panjang.
Dolfie Othniel Frederic secara spesifik menyoroti orientasi kebijakan moneter BI yang disebutnya membatasi pergerakan nilai tukar rupiah dalam koridor plus-minus 5%. Menurut kalkulasinya, pola pembatasan yang konstan ini berpotensi menumpuk pelemahan rupiah secara akumulatif. Jika pelemahan tahunan sekitar 5% terus dibiarkan berulang tanpa evaluasi fundamental yang mendalam, Dolfie memproyeksikan daya beli rupiah bisa tergerus hingga 25% dalam kurun waktu lima tahun. Lebih mengkhawatirkan lagi, dalam satu dekade, rupiah berisiko mengalami depresiasi mendekati 50%.
"Kalau plus minus 5 persen berlangsung selama lima tahun, sudah 25 persen dia terdepresiasi. Kalau 10 tahun, 50 persen (terdepresiasi). Kalau kita bandingkan nilai tukar rupiah kita 10 tahun yang lalu dengan sekarang cocok polanya karena BI menggunakan teori mengendalikan gejolak plus minus 5 persen," ujar Dolfie dalam rapat bersama Banggar DPR pada Rabu, 17 Juni 2026. Pernyataan Dolfie ini mengindikasikan adanya kekhawatiran bahwa pola kebijakan yang sama terus diterapkan, menghasilkan dampak yang serupa seperti yang terjadi di masa lalu.
Kritik ini muncul dalam konteks upaya BI untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di tengah dinamika ekonomi global dan domestik yang kerapkali penuh ketidakpastian. Bank sentral memiliki mandat untuk menjaga stabilitas moneter dan sistem keuangan, yang salah satunya tercermin dari pergerakan nilai tukar mata uang. Namun, Dolfie berpendapat bahwa definisi stabilitas yang dipegang BI saat ini kurang menguntungkan bagi fundamental ekonomi Indonesia. Ia mendesak BI untuk merombak kompas kebijakannya, dengan menitikberatkan stabilitas rupiah pada kondisi riil ekonomi domestik yang lebih kokoh.
Menurut pandangan Dolfie, depresiasi rupiah yang terjadi secara gradual namun terus-menerus dapat menciptakan ketimpangan ekonomi. Pihak-pihak tertentu yang memiliki akses terhadap mata uang asing atau mampu berinvestasi dalam aset yang nilainya tidak tergerus inflasi akan diuntungkan. Sebaliknya, masyarakat luas, terutama yang mengandalkan pendapatan dalam rupiah dan memiliki daya beli terbatas, akan terpaksa memikul kerugian akibat daya beli yang semakin terkikis. Fenomena ini dapat memperlebar jurang ketidaksetaraan ekonomi di dalam negeri.
Menanggapi kritik tersebut, Bank Indonesia biasanya akan memberikan penjelasan terkait strategi yang diambilnya. Pernyataan resmi dari BI kerapkali menekankan bahwa kebijakan yang diterapkan bertujuan untuk menjaga stabilitas makroekonomi secara keseluruhan, termasuk inflasi dan pertumbuhan ekonomi, selain stabilitas nilai tukar. Dalam banyak kesempatan, BI menegaskan bahwa fluktuasi nilai tukar merupakan hal yang wajar dalam sistem nilai tukar mengambang yang dianut Indonesia. Namun, BI berkomitmen untuk melakukan intervensi apabila pergerakan nilai tukar dinilai berlebihan atau tidak sejalan dengan fundamental ekonomi.
Intervensi BI di pasar valuta asing umumnya dilakukan melalui penjualan atau pembelian dolar AS, serta melalui instrumen kebijakan moneter lainnya seperti suku bunga acuan. Tujuannya adalah untuk meredam volatilitas yang berlebihan dan menjaga agar nilai tukar tetap berada pada jalur yang sesuai dengan fundamental ekonomi. Namun, Dolfie menilai bahwa pembatasan pada rentang tertentu, seperti yang dikemukakan, justru dapat menumpulkan respons pasar terhadap sinyal-sinyal fundamental ekonomi.
Perbandingan dengan kondisi 10 tahun lalu yang disampaikan Dolfie juga menggarisbawahi kekhawatirannya akan adanya pola kebijakan yang berulang. Jika memang benar terjadi depresiasi kumulatif yang signifikan selama satu dekade terakhir, hal ini dapat menjadi bukti empiris atas potensi dampak negatif dari strategi yang dipertanyakan. Hal ini juga menimbulkan pertanyaan tentang efektivitas instrumen kebijakan yang digunakan BI selama ini dalam menjaga nilai tukar rupiah agar benar-benar mencerminkan kekuatan ekonomi Indonesia.
Penting untuk dicatat bahwa menjaga nilai tukar rupiah tidak hanya menjadi tugas BI semata. Stabilitas ekonomi nasional juga sangat dipengaruhi oleh kebijakan fiskal pemerintah, iklim investasi, neraca perdagangan, dan sentimen pasar global. Namun, sebagai otoritas moneter, BI memegang peran sentral dalam menjaga stabilitas nilai tukar melalui kebijakan moneter yang ditempuhnya.
Kritik dari Banggar DPR ini diharapkan dapat mendorong BI untuk terus melakukan evaluasi mendalam terhadap strategi kebijakan moneternya. Perdebatan mengenai keseimbangan antara stabilitas harian dan fundamental jangka panjang ini menjadi krusial untuk memastikan bahwa nilai tukar rupiah dapat berfungsi optimal sebagai alat tukar, penyimpan nilai, dan pengukur nilai yang stabil bagi perekonomian Indonesia. Diperlukan komunikasi yang lebih transparan dan argumentasi yang kuat dari BI untuk menjelaskan landasan pemikiran di balik setiap kebijakan yang diambil, terutama ketika menghadapi kritik dari lembaga legislatif yang memiliki fungsi pengawasan.
Dampak depresiasi rupiah yang berkepanjangan bisa sangat luas. Mulai dari kenaikan harga barang-barang impor yang memicu inflasi, peningkatan beban utang luar negeri bagi pemerintah maupun swasta, hingga berkurangnya daya beli masyarakat. Oleh karena itu, strategi yang diterapkan BI dalam menjaga nilai tukar rupiah menjadi aspek fundamental yang sangat penting bagi kesehatan ekonomi nasional secara keseluruhan. Respon BI terhadap kritik ini akan menjadi perhatian publik, mengingat dampaknya yang langsung dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.
