Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mengungkap perkembangan signifikan dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan kuota haji periode 2023-2024. Lembaga antirasuah ini secara resmi menahan dua orang tersangka dari kalangan swasta, yang diduga terlibat dalam manipulasi pengaturan kuota haji khusus tambahan. Penahanan ini merupakan bagian dari upaya KPK untuk memberantas praktik korupsi yang merugikan masyarakat dan mencederai kepercayaan publik.
Dua tersangka yang kini berada dalam tahanan KPK adalah Asrul Azis Taba dan Ismail Adham. Asrul Azis Taba dikenal memiliki rekam jejak sebagai mantan Ketua Umum Asosiasi Kesatuan Tour Travel Haji Umrah (Kesthuri) dan juga menjabat sebagai Komisaris PT Raudah Eksati Utama. Sementara itu, Ismail Adham adalah Direktur Operasional PT Makassar Toraja atau Maktour. Keduanya menjalani pemeriksaan intensif di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, pada Senin, 8 Juni 2026, sebelum akhirnya ditahan. KPK menyatakan bahwa penahanan ini krusial demi kelancaran proses penyidikan yang sedang berlangsung.
Plt Direktur Penyidikan KPK, Achmad Taufik Husein, menjelaskan dalam konferensi pers bahwa penahanan ini adalah pengembangan dari kasus yang sebelumnya telah menjerat sejumlah pejabat di lingkungan Kementerian Agama. Langkah ini menegaskan komitmen KPK untuk menuntaskan akar permasalahan korupsi, tidak hanya pada penyelenggara negara tetapi juga pada pihak swasta yang turut serta.
Sebelumnya, KPK telah menetapkan mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas, sebagai tersangka. Selain itu, Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex, yang merupakan mantan staf khusus Menteri Agama, juga telah lebih dulu ditahan atas dugaan keterlibatan yang sama. Kasus ini menyoroti adanya dugaan kuat praktik pengaturan dalam pengisian kuota haji khusus tambahan yang tidak sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Berdasarkan konstruksi perkara yang dipaparkan KPK, terindikasi adanya aliran dana atau pemberian uang dari pihak swasta kepada penyelenggara negara untuk memuluskan proses pengisian kuota haji. Praktik ini diduga melibatkan kolaborasi antara pengusaha travel haji yang berambisi mendapatkan kuota lebih, dengan oknum di kementerian yang memiliki kewenangan dalam distribusi.
Data hasil penyidikan KPK mengungkap pola aliran dana yang cukup mencengangkan. Ismail Adham, Direktur Maktour, diduga memberikan USD 30.000 kepada Ishfah Abidal Aziz (Gus Alex) untuk pengaturan kuota haji khusus tambahan. Selain itu, Ismail Adham juga diduga memberikan USD 5.000 dan SAR 16.000 kepada Hilman Latief, yang saat itu menjabat sebagai Dirjen Haji dan Umrah, demi kelancaran operasional kuota khusus.
Tidak berhenti di situ, Asrul Azis Taba, Komisaris PT REU, diduga memberikan dana yang jauh lebih besar, yakni USD 406.000, kepada Ishfah Abidal Aziz (Gus Alex). Dana tersebut diduga ditujukan untuk memfasilitasi distribusi kuota haji khusus tahun 2024. Transaksi bernilai fantastis ini menjadi bukti kuat adanya praktik suap yang terstruktur dalam pengelolaan kuota haji.
Selain dugaan suap langsung, KPK juga menemukan adanya keuntungan tidak sah yang dinikmati oleh delapan Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK). Perusahaan-perusahaan travel ini diketahui memiliki hubungan afiliasi yang erat dengan tersangka Asrul Azis Taba. Total keuntungan yang diduga diperoleh dari praktik penyalahgunaan wewenang ini diperkirakan mencapai Rp 40,8 miliar. Keuntungan tersebut bersumber dari pengelolaan kuota haji yang diperoleh melalui jalur tidak resmi atau di luar mekanisme distribusi yang transparan dan adil.
KPK menduga bahwa Gus Alex dan Hilman Latief tidak bertindak atas inisiatif pribadi semata dalam menerima aliran dana tersebut. Keduanya diduga kuat bertindak sebagai perwakilan atau perpanjangan tangan dari Yaqut Cholil Qoumas, yang pada saat itu memegang jabatan tertinggi di Kementerian Agama. Dugaan ini akan terus didalami oleh penyidik KPK untuk memastikan peran dan tanggung jawab masing-masing pihak.
Komitmen KPK untuk menuntaskan kasus ini sangat kuat. Lembaga antirasuah ini berupaya keras mengungkap peran setiap individu yang terlibat agar keadilan dapat ditegakkan. Penanganan kasus korupsi kuota haji ini diharapkan menjadi momentum penting untuk melakukan perbaikan sistemik dalam pengelolaan ibadah haji di Indonesia. Sistem yang selama ini rentan terhadap praktik korupsi perlu direformasi agar lebih transparan, akuntabel, dan adil bagi seluruh calon jemaah haji.
Sejumlah saksi kunci lainnya juga dilaporkan sedang dalam pantauan penyidik untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Sebelumnya, mantan Menko PMK Muhadjir Effendy sempat dipanggil sebagai saksi, namun jadwal pemeriksaannya ditunda atas permintaan dirinya. KPK memastikan bahwa proses hukum terhadap para tersangka akan dilanjutkan ke tahap persidangan setelah seluruh berkas penyidikan dinyatakan lengkap. Publik menantikan langkah tegas KPK dalam memberantas korupsi di sektor ibadah yang sangat sakral ini, demi mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan ibadah haji.
