Pemerintah masih menunggu proses finalisasi untuk menentukan besaran pasti setoran laba PT Danantara Indonesia ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Hingga kini, angka Rp120 triliun yang sempat beredar belum dapat dipastikan sebagai realisasi final.
Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu, menjelaskan bahwa penyetoran laba BUMN, termasuk Danantara Indonesia, harus mengikuti mekanisme dan peraturan yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.
“Prosesnya kan memang harus sesuai dengan mekanisme dan UU BUMN,” ujar Febrio Kacaribu di Jakarta, pada Selasa (11/6/2024).
Febrio menambahkan bahwa besaran laba yang disetorkan akan bergantung pada berbagai faktor, termasuk kinerja keuangan Danantara Indonesia selama tahun buku yang bersangkutan dan kebijakan pembagian dividen yang telah ditetapkan.
“Nanti kita lihat, kalau memang ada profitnya, kemudian ada ketentuannya, dan sudah dihitung oleh Kementerian Keuangan, baru kemudian kita setorkan,” jelasnya.
Lebih lanjut, Febrio menegaskan bahwa angka Rp120 triliun yang beredar tersebut bukan merupakan angka final. Keputusan mengenai jumlah pasti setoran laba akan diumumkan setelah seluruh proses audit dan perhitungan selesai dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Pihaknya berkomitmen untuk memastikan bahwa setiap setoran dari BUMN ke APBN dilakukan secara transparan dan akuntabel, demi mendukung pembiayaan pembangunan nasional dan berbagai program pemerintah lainnya.
Sebelumnya, beredar informasi mengenai potensi setoran laba Danantara Indonesia sebesar Rp120 triliun. Namun, Kementerian Keuangan melalui BKF secara tegas menyatakan bahwa angka tersebut masih bersifat indikatif dan belum final hingga ada pengumuman resmi.
