SEMARANG – Badan Pusat Statistik (BPS) Republik Indonesia resmi mencanangkan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) di Provinsi Jawa Tengah. Acara yang berlangsung di Lapangan Pancasila Simpang Lima Semarang pada Kamis, 18 Juni 2026 ini menandai dimulainya tahapan krusial dalam pemetaan potensi ekonomi nasional. Wakil Kepala BPS RI, Sonny Harry Budiutomo Harmadi, menegaskan bahwa komitmen kuat dari pemerintah daerah merupakan kunci utama dalam menghasilkan data statistik berkualitas yang esensial untuk perumusan kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran dan efektif.
"Apresiasi yang tinggi kami sampaikan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, khususnya Bapak Gubernur, atas dukungan luar biasa yang diberikan untuk penyelenggaraan Sensus Ekonomi 2026. Dukungan ini menegaskan betapa pentingnya data berkualitas sebagai fondasi pembangunan yang benar-benar menyentuh akar permasalahan dan kebutuhan masyarakat," ujar Sonny dalam sambutannya. Ia menambahkan bahwa setiap data yang terkumpul dalam sensus ini memuat jutaan harapan untuk kemajuan ekonomi bangsa.
Acara pencanangan ini dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan strategis. Selain Wakil Kepala BPS RI Sonny Harry Budiutomo Harmadi, turut hadir Gubernur Jawa Tengah Komjen Pol (Purn.) Ahmad Luthfi, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Jawa Tengah, para bupati dan wali kota se-Jawa Tengah, Kepala BPS Provinsi Jawa Tengah, serta para Kepala BPS Kabupaten/Kota di seluruh provinsi tersebut. Ribuan petugas SE2026 yang akan menjadi ujung tombak pendataan lapangan juga turut memeriahkan acara sebagai simbol kesiapan pelaksanaan.
Sonny Harry Budiutomo Harmadi memaparkan bahwa Jawa Tengah memiliki peran vital sebagai salah satu motor penggerak ekonomi nasional. Provinsi ini dikenal memiliki basis usaha yang kokoh dan dinamis. Data menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah secara konsisten mampu melampaui rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional. Capaian ini terpantau sejak triwulan pertama tahun 2025 hingga triwulan pertama tahun 2026, mengindikasikan resiliensi dan potensi pertumbuhan yang signifikan.
Lebih lanjut, Jawa Tengah juga menempatkan dirinya sebagai salah satu destinasi investasi pilihan bagi investor asing. Angka-angka tersebut menggarisbawahi daya tarik provinsi ini sebagai pusat pertumbuhan ekonomi yang strategis. Dalam konteks Sensus Ekonomi 2026, data awal menunjukkan bahwa jumlah unit usaha yang beroperasi di Jawa Tengah pada tahun 2026 diperkirakan mencapai hampir lima juta unit. Angka ini merupakan kontribusi substansial, mencakup sekitar 25,76% dari total unit usaha di seluruh Pulau Jawa, dan menyumbang 15,25% dari keseluruhan unit usaha di Indonesia.
Pentingnya Sensus Ekonomi bagi Indonesia tidak dapat diremehkan. Sensus Ekonomi yang diselenggarakan secara berkala ini bertujuan untuk mengumpulkan data komprehensif mengenai seluruh unit usaha yang ada di Indonesia, baik yang berskala besar, menengah, maupun kecil, serta usaha informal. Data ini mencakup berbagai sektor, mulai dari pertanian, pertambangan, industri pengolahan, konstruksi, perdagangan, transportasi, hingga jasa. Hasil sensus ini menjadi dasar penting untuk memahami struktur perekonomian nasional, mengidentifikasi tren perkembangan, serta mengukur kontribusi setiap sektor terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Dengan membandingkan data Sensus Ekonomi 2026 dengan hasil sensus sebelumnya, BPS dapat menganalisis perubahan fundamental dalam lanskap ekonomi Indonesia. Perubahan ini meliputi pergeseran struktur industri, pola konsumsi masyarakat, tingkat penyerapan tenaga kerja, serta perkembangan kewirausahaan. Informasi mendalam ini krusial bagi pemerintah dalam merancang berbagai kebijakan, seperti strategi pengentasan kemiskinan, pengembangan UMKM, pengaturan iklim investasi, perencanaan pembangunan infrastruktur, hingga kebijakan fiskal dan moneter.
Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menyambut baik pencanangan Sensus Ekonomi 2026 di wilayahnya. Beliau menyatakan kesiapan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk memberikan dukungan penuh demi kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan sensus ini. "Kami menyadari bahwa data yang akurat adalah kompas bagi setiap kebijakan pembangunan. Dengan data Sensus Ekonomi 2026 yang valid, kami akan lebih mudah merumuskan program-program yang benar-benar berpihak pada masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Jawa Tengah," ujar Ahmad Luthfi.
Dukungan pemerintah daerah, mulai dari tingkat provinsi hingga kabupaten/kota, sangat diharapkan oleh BPS. Hal ini mencakup fasilitasi dalam mobilisasi petugas, sosialisasi kepada masyarakat dan pelaku usaha, serta koordinasi lintas sektoral. Keterlibatan aktif seluruh elemen masyarakat juga menjadi kunci keberhasilan, dengan harapan agar para responden dapat memberikan data yang jujur dan akurat demi terciptanya gambaran ekonomi Indonesia yang sebenarnya.
Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di Jawa Tengah ini diharapkan tidak hanya menghasilkan angka-angka statistik, tetapi juga dapat mengungkap potensi tersembunyi dan tantangan yang dihadapi oleh jutaan pelaku usaha di provinsi tersebut. Dengan demikian, data yang dihasilkan akan menjadi instrumen ampuh dalam mewujudkan Indonesia yang lebih maju, adil, dan sejahtera, melalui kebijakan pembangunan yang didasarkan pada fondasi data yang kuat dan terpercaya. Proses pendataan lapangan akan dilakukan oleh seribu petugas yang telah dipersiapkan, yang siap terjun langsung ke berbagai pelosok untuk mengumpulkan informasi vital bagi masa depan ekonomi Indonesia.
