Nairobi – Pemandangan tak lazim terlihat di Kaliluni Primary School, Kenya Selatan. Alih-alih riuh rendah suara anak-anak, lapangan sekolah justru dipenuhi sapi yang merumput. Pintu kelas yang rusak terbuka memperlihatkan deretan kursi kosong. Tiga tahun lalu, lebih dari 200 siswa memadati sekolah ini. Kini, hanya tersisa lima murid, bahkan pada hari kunjungan, guru dan murid pun tak hadir.
Maureen Mwisiwa, 12 tahun, mengaku setiap hari datang ke sekolah hanya untuk mendapati dirinya sendirian. "Saya merasa sedih tidak belajar sementara anak di sekolah lain masih bersekolah," ujarnya kepada BBC. Ibunya, Josephine Muasya, berencana memindahkan Maureen ke sekolah lain yang berjarak 8 kilometer. Perjalanan itu membutuhkan waktu lebih dari satu jam di medan yang cukup sulit.
"Saya berharap pemerintah akan mengembalikan operasional di sini. Tapi tidak ada harapan," keluh Muasya. Ia merujuk pada perubahan besar dalam sistem pendidikan Kenya sejak 2017. Sistem baru yang dikenal sebagai Competency-Based Education (CBE) ini menekankan pendekatan pembelajaran yang lebih kreatif dan praktis, serta mengurangi fokus pada ujian.
Namun, implementasi CBE justru berdampak buruk pada sekolah-sekolah junior di pedesaan. Lebih dari 2.000 sekolah di Kenya terancam ditutup akibat penurunan drastis jumlah siswa. Kaliluni Primary School hanyalah satu contohnya.
Sebelumnya, sekolah dasar di Kenya mendidik siswa hingga kelas delapan. Kini, pendidikan dasar berakhir di kelas enam. Diperkenalkan jenjang menengah baru, sekolah menengah junior untuk kelas tujuh hingga sembilan, yang mencakup lebih banyak pelajaran sains dan praktik. Sekolah dasar diharapkan menampung jenjang ini.
Perubahan ini menuntut sekolah dasar yang minim fasilitas untuk menyediakan lebih banyak ruang kelas, laboratorium sains, guru spesialis, dan materi pembelajaran baru. "Kesenjangan infrastruktur sangat parah. Banyak sekolah pedesaan tidak memiliki fasilitas dasar seperti laboratorium, padahal siswa diharapkan mengambil jalur sains dan teknis," jelas Mark Kasyoki, seorang pakar pendidikan. Ia khawatir kurikulum yang dirancang untuk mengurangi kesenjangan justru memperparah masalah.
Sekolah lain di Kitui County juga terdampak. Sooma Primary School tutup pada 2023 dengan hanya enam siswa. Manooni Primary School menyusul setahun kemudian dengan tiga pendaftar. Siswa-siswa ini secara diam-diam pindah ke sekolah yang lebih memadai. "Kurikulum CBE seharusnya memperkuat sekolah, terutama bagi komunitas berpenghasilan rendah, bukan melemahkannya," kata Tabitha Katingu, orang tua murid yang kini harus menempuh jarak 3 kilometer.
Banyak guru juga merasa frustrasi. "Tantangannya bukan guru tidak mau merangkul CBE. Tapi, banyak dari kami belum dipersiapkan dengan baik. Pelatihan tidak konsisten, terutama di sekolah pedesaan," ungkap seorang guru di Kitui.
Beberapa warga Kitui juga menyoroti faktor lain. Angka kelahiran menurun dan banyak orang pindah ke kota mencari peluang kerja. "Anak muda ingin menikah, tapi hidup sulit. Semua mahal, dan banyak yang takut tidak bisa menafkahi keluarga," ujar Sarah Mumbua dari desa Kilukuya.
Menurut data nasional, sekitar 70% penduduk Kenya tinggal di pedesaan pada 2023. Prediksi UN-Habitat menyebutkan lebih dari separuh populasi Kenya akan tinggal di perkotaan pada 2050. Penurunan jumlah siswa juga melanda sekolah menengah. 2.700 dari 9.605 sekolah menengah umum, sebagian besar di daerah terpencil, memiliki kurang dari 150 siswa.
Menteri Pendidikan Julius Ogamba mengakui masalah ini. Sebanyak 2.145 sekolah dasar akan ditutup atau digabung untuk optimalisasi sumber daya. Ia menetapkan minimal 45 siswa agar sekolah dasar tetap layak. "Tidak masuk akal memiliki sekolah dengan hanya 10 siswa ketika membutuhkan kepala sekolah, kelas, penjaga, dan guru. Kita harus menghadapi kenyataan," tegasnya.
Namun, penutupan sekolah di pedesaan justru memicu masalah baru: kepadatan berlebih di sekolah lain. Dr Emmanuel Manyasa dari Usawa Agenda memperingatkan risiko ini. "CBE adalah kurikulum yang baik, tetapi kita gagal dalam implementasi. Kita melewati tahap krusial seperti rencana biaya dan implementasi," katanya.
Bernard Musyoki, seorang guru, setuju. Ia pindah dari sekolah komunitas dengan kurang dari 20 siswa ke institusi yang lebih besar. "Kita bergerak dari satu ekstrem ke ekstrem lain," keluhnya melihat kelas yang terlalu penuh. Ia berharap pemerintah menetapkan batas siswa per sekolah dan mendistribusikan guru secara merata. "Setiap anak, baik di sekolah pedesaan kecil atau besar, berhak atas akses yang sama terhadap guru, kelas, dan materi pembelajaran," tutupnya.
