Presiden Prabowo Subianto secara resmi menunjuk Said Iqbal, seorang tokoh terkemuka di dunia perburuhan Indonesia, sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh. Pelantikan yang menandai babak baru dalam advokasi hak-hak pekerja ini dilaksanakan di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Senin sore, 8 Juni 2026. Keputusan ini diambil setelah melalui dialog mendalam dengan berbagai elemen serikat pekerja, yang berujung pada kesepakatan untuk mengadvokasi kepentingan buruh dari dalam struktur pemerintahan.
Said Iqbal menyatakan bahwa langkah strategis ini merupakan upaya baru untuk memperjuangkan hak-hak buruh melalui jalur internal pemerintahan. Keputusan untuk menerima mandat tersebut dilandasi oleh adanya kesamaan visi yang kuat antara dirinya dengan Presiden Prabowo Subianto. Menurut Said, platform perjuangan Presiden Prabowo dinilai sangat berpihak pada kelompok masyarakat yang rentan, meliputi buruh, petani, nelayan, hingga para pendidik.
"Setelah berdiskusi di internal KSPI dan bersama rekan-rekan buruh, kami sepakat untuk mulai berjuang melalui jalur di dalam pemerintahan," ujar Said Iqbal saat memberikan keterangan pers di Kompleks Istana Kepresidenan. Pernyataan ini menggarisbawahi pergeseran taktik advokasi yang sebelumnya lebih banyak dilakukan dari luar lingkaran kekuasaan.
Salah satu misi utama yang diemban oleh Said Iqbal sebagai penasihat khusus adalah untuk menyeimbangkan arus informasi dan masukan yang diterima oleh Presiden. Ia mengamati bahwa selama ini, perspektif dari kalangan pemilik modal atau investor cenderung lebih mendominasi dalam perumusan kebijakan negara. Hal ini berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan dalam pengambilan keputusan yang seharusnya mempertimbangkan berbagai aspek dari seluruh elemen masyarakat.
Said Iqbal menyoroti bahwa dalam ekosistem pemerintahan, seringkali terdapat tokoh-tokoh yang secara aktif memberikan pandangan dari sisi dunia usaha dan investasi kepada kepala negara. Kehadiran tokoh-tokoh tersebut, meskipun memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, perlu diimbangi dengan suara yang merepresentasikan kelompok pekerja. Dengan posisinya kini, Said berharap kebijakan yang dihasilkan akan lebih berkeadilan dan mencakup kepentingan seluruh lapisan masyarakat, bukan hanya segelintir pihak.
"Saya berikhtiar untuk memberikan keseimbangan terhadap apa yang diperjuangkan kaum buruh," tegasnya. Ia menambahkan bahwa melalui posisinya, suara kelas pekerja akan memiliki ruang yang lebih setara dalam setiap pengambilan keputusan strategis di tingkat nasional. Hal ini penting untuk memastikan bahwa pembangunan dan kebijakan ekonomi tidak hanya berfokus pada pertumbuhan semata, tetapi juga pada pemerataan kesejahteraan dan perlindungan hak-hak fundamental para pekerja.
Meski kini menjadi bagian dari lingkaran kekuasaan, Said Iqbal menegaskan komitmennya untuk tetap mempertahankan sikap kritis. Ia berjanji tidak akan kehilangan vokal dalam menyuarakan isu-isu perburuhan yang masih menjadi persoalan pelik di masyarakat. Jabatan baru ini dipandang sebagai sebuah bentuk ikhtiar politik yang lebih luas demi kepentingan kolektif kaum buruh.
Said meyakini bahwa mekanisme demokrasi akan tetap berjalan sebagaimana mestinya, bahkan ketika ia berposisi di dalam struktur kekuasaan. Pendekatan ini diharapkan dapat membuka dialog yang lebih konstruktif antara pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja. Dengan demikian, diharapkan dapat tercipta solusi yang lebih berkelanjutan dan adil bagi semua pihak.
"Secara demokratis, ini tidak akan mengurangi kekritisan kami terhadap isu-isu perburuhan," pungkas Said Iqbal menutup pernyataannya. Langkah ini diharapkan dapat membawa angin segar bagi perjuangan buruh di Indonesia, di mana suara mereka kini memiliki perwakilan langsung di meja kepresidenan. Integrasi tokoh perburuhan ke dalam posisi penasihat presiden merupakan indikasi keseriusan pemerintah dalam menangani isu ketenagakerjaan dan berupaya menciptakan kebijakan yang lebih inklusif dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat pekerja. Ini juga mencerminkan upaya adaptasi strategi perjuangan buruh dalam menghadapi dinamika politik dan ekonomi kontemporer.
