Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI, Bahlil Lahadalia, kembali menegaskan komitmen pemerintah untuk memastikan seluruh masyarakat Indonesia menikmati akses listrik. Dalam kunjungan kerjanya ke Dusun Krembeng, Desa Hardimulyo, Kecamatan Kaligesing, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, pada Jumat (19/6/2026), Bahlil meninjau langsung implementasi program listrik desa (Lisdes) dan bantuan pasang baru listrik (BPBL) gratis. Langkah ini merupakan bagian krusial dari upaya pemerintah dalam memeratakan pembangunan infrastruktur dasar hingga ke pelosok negeri yang selama ini belum terjangkau jaringan listrik negara.
Program pemerataan akses listrik ini, menurut Bahlil, berawal dari dialognya dengan Presiden. Ia menyampaikan keprihatinan atas fakta bahwa masih terdapat ribuan desa dan dusun yang belum teraliri listrik, sebuah kondisi yang menuntut kehadiran negara untuk melayani seluruh rakyatnya. Data terkini dari pemerintah menunjukkan gambaran yang cukup mengkhawatirkan: sekitar 5.700 desa dan 4.400 dusun masih belum memiliki akses listrik. Angka ini menjadi indikasi kuat bahwa pemerataan pembangunan belum sepenuhnya menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Oleh karena itu, program Lisdes terus digalakkan dan diperluas jangkauannya. Tujuannya jelas, agar seluruh masyarakat dapat merasakan manfaat listrik, baik untuk menunjang kebutuhan rumah tangga sehari-hari, memfasilitasi proses belajar mengajar di sektor pendidikan, meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, maupun mendorong pertumbuhan berbagai aktivitas ekonomi.
Upaya serius pemerintah dalam mengatasi kesenjangan akses listrik ini terlihat dari alokasi anggaran yang signifikan. Berdasarkan data Kementerian ESDM, pada tahun 2025, pemerintah telah merealisasikan pembangunan kelistrikan di 1.361 lokasi yang mencakup desa dan dusun, dengan dukungan anggaran sebesar Rp 3,6 triliun. Memasuki tahun 2026, komitmen tersebut semakin diperkuat dengan peningkatan alokasi anggaran yang drastis. Pemerintah menganggarkan sekitar Rp 10,3 triliun untuk mempercepat penyediaan listrik di wilayah-wilayah yang masih tertinggal dalam hal akses energi listrik. Peningkatan anggaran ini mencerminkan urgensi dan prioritas pemerintah dalam menyukseskan program elektrifikasi nasional.
Bahlil memaparkan tantangan unik dalam pembangunan jaringan listrik di daerah terpencil. Ia menjelaskan bahwa dari perspektif bisnis murni, pembangunan infrastruktur kelistrikan di wilayah-wilayah ini seringkali tidak layak secara ekonomis. Dalam beberapa kasus, investasi yang dibutuhkan untuk melayani puluhan kepala keluarga saja bisa mencapai ratusan juta rupiah. "Hanya untuk melayani sekitar 44 kepala keluarga, investasinya bisa mendekati Rp 700 juta. Secara bisnis tentu tidak ekonomis," ungkap Bahlil. Namun, ia menekankan bahwa tugas negara tidak boleh hanya berhitung untung rugi. "Tugas negara adalah melayani rakyat," tegasnya, menggarisbawahi prinsip pelayanan publik yang menjadi landasan utama program ini.
Lebih personal, Bahlil mengaku memiliki ikatan emosional yang kuat dengan kondisi masyarakat yang belum menikmati listrik. Pengalamannya lahir dan besar di kampung tanpa akses listrik membuatnya memahami betul kesulitan yang dihadapi warga. "Saya mantan anak kampung yang lahir tanpa listrik, jadi saya tahu kesedihan mereka. Bagaimana orang bisa sekolah pintar, bagaimana bisa akses informasi dengan cepat, bagaimana anak-anak SD bisa belajar dengan baik kalau tidak ada akses digitalisasi. Ini infrastruktur dasar yang wajib kita bangun," ujarnya, menyampaikan rasa empati dan pemahamannya atas pentingnya listrik sebagai fondasi kemajuan.
Program Lisdes sendiri dirancang dengan dua skema utama yang saling melengkapi. Skema pertama adalah pembangunan infrastruktur jaringan listrik yang menghubungkan daerah-daerah terpencil dengan sumber listrik utama. Skema kedua adalah pemberian bantuan pasang baru listrik (BPBL) secara gratis bagi keluarga yang membutuhkan. "Ini untuk menyelesaikan program 2025, jadi sekarang tinggal peresmian-peresmian saja. Sementara untuk 2026, kita sedang inventarisasi lagi semuanya untuk bisa kita eksekusi sampai 2027," jelas Bahlil, memberikan gambaran tahapan pelaksanaan program.
Kehadiran program ini disambut gembira oleh masyarakat. Salah satu penerima manfaat, Markamah (53), seorang penganyam bambu dari Dusun Krembeng, mengungkapkan rasa syukurnya. Selama bertahun-tahun, warga dusunnya harus mengandalkan penerangan tradisional seperti sentir atau pelita di malam hari. Sebagian bahkan terpaksa menyambung listrik secara ilegal dari dusun tetangga. "Tentu senang sekali, semoga bermanfaat bagi warga semuanya yang menerima. Belum mau beli apa-apa dulu, yang penting lampu dulu nyala," tutur Markamah dengan penuh kelegaan. Kisah Markamah merefleksikan dampak langsung dan nyata dari program pemerintah ini dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat di daerah terpencil.
Program elektrifikasi nasional ini merupakan investasi jangka panjang yang krusial. Ketersediaan listrik tidak hanya memenuhi kebutuhan dasar rumah tangga, tetapi juga membuka pintu bagi pengembangan ekonomi lokal, peningkatan kualitas pendidikan melalui akses digital, serta perbaikan layanan kesehatan. Dengan anggaran yang terus ditingkatkan dan komitmen kuat dari pemerintah, diharapkan semakin banyak lagi desa dan dusun di seluruh penjuru Indonesia yang segera merasakan terang listrik, mewujudkan pemerataan pembangunan yang lebih adil dan merata.
