Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto resmi meluncurkan rencana perampingan besar-besaran terhadap Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Sebanyak 1.000 entitas perusahaan pelat merah akan dipangkas menjadi 250 entitas saja.
Langkah strategis ini diambil untuk menciptakan korporasi negara yang lebih sehat dan efisien. Fokus utamanya adalah meningkatkan daya saing perusahaan di pasar domestik maupun global.
Di tengah rencana besar tersebut, isu mengenai nasib ribuan karyawan sempat mencuat ke publik. Pemerintah memberikan jaminan tegas bahwa proses ini tidak akan disertai pemutusan hubungan kerja atau PHK.
Kepastian tersebut disampaikan langsung oleh Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, Said Iqbal. Ia telah melakukan pertemuan dengan COO Danantara, Donny Oskaria, di Wisma Danantara pada Rabu (1/7/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Donny Oskaria menegaskan tidak ada pengurangan tenaga kerja dalam proses restrukturisasi ini. Pengelolaan sumber daya manusia justru akan dilakukan secara lebih optimal bagi karyawan terdampak.
Nantinya, para pekerja akan dialihkan melalui skema pengelolaan SDM yang lebih baik. Langkah ini diambil untuk memastikan transisi perusahaan tetap berjalan stabil tanpa mengorbankan kesejahteraan para pegawai.
Restrukturisasi ini bertujuan memperkuat kinerja melalui pembentukan holding yang lebih ramping dan efisien. Tumpang tindih fungsi operasional yang selama ini terjadi di berbagai sektor akan dihilangkan.
Salah satu fokus utama integrasi adalah pada sektor logistik nasional. Selama ini, operasional logistik tersebar di banyak entitas BUMN yang memiliki fungsi serupa.
Dengan penggabungan ini, layanan logistik akan berada di bawah satu payung holding yang kuat. Efisiensi operasional diharapkan mampu memangkas biaya logistik yang selama ini menjadi beban bagi industri.
Langkah perampingan ini menjadi bagian dari visi besar Presiden Prabowo dalam mengelola aset negara. Harapannya, transformasi BUMN dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional secara lebih berkelanjutan.
Pemerintah berkomitmen agar proses transformasi ini berjalan secara humanis. Kesejahteraan pekerja tetap menjadi prioritas utama di tengah upaya efisiensi besar-besaran tersebut.
Hingga kini, proses pemetaan dan restrukturisasi terus dilakukan oleh pihak Danantara secara bertahap. Publik menantikan dampak positif dari kebijakan ini terhadap kinerja BUMN ke depannya.
Pengintegrasian entitas ini diharapkan mampu menciptakan ekosistem bisnis yang lebih profesional. Dengan manajemen yang lebih ramping, BUMN diharapkan mampu beradaptasi lebih cepat terhadap tantangan ekonomi global.
