Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI menegaskan bahwa Indonesia saat ini masih mengoptimalkan kapasitas dan sumber daya domestik dalam upaya penanganan dampak gempa bumi yang mengguncang Nusa Tenggara Timur (NTT). Pernyataan ini disampaikan menyusul tawaran bantuan dari sejumlah negara sahabat yang menyatakan kesiapan mereka untuk turut berkontribusi.
Direktur Jenderal Kerjasama ASEAN Kementerian Luar Negeri RI, Sidharto Suryodipuro, dalam sebuah keterangan pada Kamis (15/4/2021), menjelaskan bahwa respons awal terhadap bencana alam tersebut sepenuhnya ditangani oleh mekanisme nasional. “Sampai saat ini, kita masih mengandalkan kapasitas dan sumber daya nasional kita,” ujar Sidharto.
Meskipun demikian, Kemlu RI tetap membuka diri terhadap potensi kerjasama internasional. Sidharto menggarisbawahi bahwa Indonesia memiliki hubungan baik dengan banyak negara, dan beberapa di antaranya memang telah menyatakan kepedulian serta kesiapan untuk memberikan bantuan jika diperlukan. Namun, tawaran tersebut masih dalam tahap penjajakan dan belum ada keputusan konkrit mengenai bentuk serta skala bantuan yang akan diterima.
Lebih lanjut, Sidharto menekankan bahwa Indonesia memiliki pengalaman yang cukup dalam menghadapi bencana alam. Oleh karena itu, prioritas utama tetap pada pemanfaatan sumber daya yang ada. “Kita punya mekanisme penanggulangan bencana yang sudah teruji, sehingga kita mencoba untuk memaksimalkan itu terlebih dahulu,” tambahnya.
Gempa bumi yang berpusat di Laut Flores pada Minggu, 11 April 2021, dengan magnitudo 7,4 tersebut telah menyebabkan kerusakan signifikan di berbagai wilayah NTT, termasuk Kabupaten Flores Timur, Alor, Lembata, dan Sabu Raijua. Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) hingga Senin (12/4/2021) mencatat adanya korban jiwa, luka-luka, dan ribuan rumah rusak.
Respons cepat dari pemerintah pusat dan daerah, bersama dengan elemen masyarakat dan relawan, terus dilakukan untuk memberikan bantuan medis, logistik, serta evakuasi bagi para pengungsi. Keterlibatan negara lain akan dipertimbangkan secara selektif dan disesuaikan dengan kebutuhan riil di lapangan serta kapasitas Indonesia untuk mengkoordinasikannya.
