Presiden Prabowo Subianto berencana membentuk satuan tugas baru yang berfokus pada sektor akademisi dan riset nasional.
Langkah ini diambil untuk mempercepat akselerasi kebijakan berbasis riset yang selama ini dianggap masih berjalan lambat.
Satgas ini nantinya akan diisi oleh jajaran guru besar, dosen, serta para peneliti dari berbagai disiplin ilmu.
Pembentukan forum strategis tersebut mencuat di tengah eksistensi Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN.
Saat ini, BRIN memegang mandat penuh dalam mengoordinasikan seluruh kegiatan riset dan inovasi di tingkat nasional.
Pemerintah menilai kehadiran satgas diperlukan sebagai jembatan agar hasil riset dapat diterjemahkan menjadi kebijakan publik secara instan.
Wacana ini mengemuka saat Presiden Prabowo membuka Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri di Jakarta.
Pertemuan strategis tersebut berlangsung di Jakarta International Convention Center pada 26 Juni 2026 lalu.
Acara itu dihadiri oleh para ilmuwan, pelaku industri, serta sejumlah pejabat tinggi pemerintahan terkait.
Tujuan utama dari inisiatif ini adalah mendorong kemandirian teknologi nasional yang lebih tangguh ke depannya.
Pemerintah ingin memastikan riset tidak hanya berakhir di jurnal ilmiah, tetapi berdampak langsung pada kesejahteraan.
Namun, rencana pembentukan badan baru ini memicu pertanyaan mengenai tumpang tindih fungsi dengan lembaga yang sudah ada.
Publik kini menanti bagaimana pembagian tugas yang jelas antara satgas baru dengan BRIN nantinya.
Sinergi antarlembaga sangat diperlukan agar tidak terjadi dualisme kewenangan dalam menentukan arah kebijakan riset negara.
Efektivitas koordinasi menjadi kunci utama agar target kemandirian teknologi dapat tercapai sesuai visi pemerintahan saat ini.
Hingga saat ini, belum ada rincian lebih lanjut mengenai struktur organisasi maupun mekanisme kerja satgas tersebut.
Pemerintah berkomitmen agar forum ini mampu mengakomodasi pemikiran kritis dari kalangan akademisi secara lebih lincah.
Diharapkan, kehadiran satgas dapat memangkas birokrasi riset yang sering menghambat implementasi inovasi di lapangan.
Situasi ini menjadi babak baru bagi tata kelola riset nasional di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo.
Transparansi mengenai mandat satgas sangat dinantikan oleh komunitas ilmiah agar peran BRIN tetap terjaga.
Fokus pemerintah tetap pada penguatan ekosistem inovasi untuk mempercepat transformasi ekonomi melalui riset yang berkualitas.
