Peringatan Hari Bhayangkara ke-80 menjadi tonggak sejarah penting bagi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Di usia yang telah mencapai delapan dekade, institusi kepolisian kini menghadapi tuntutan publik yang semakin besar untuk melakukan transformasi dan pembenahan menyeluruh. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menekankan bahwa momentum ini harus dimanfaatkan untuk memperkuat profesionalisme, integritas, serta standar pelayanan yang lebih humanis bagi seluruh lapisan masyarakat.
Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPR RI, Jazilul Fawaid, menegaskan bahwa perayaan HUT ke-80 Polri bukan sekadar seremonial. Ia menyebut delapan dekade pengabdian merupakan perjalanan panjang yang penuh dengan kontribusi dalam menjaga keamanan dan ketertiban. Namun, Jazilul mengingatkan bahwa masih terdapat sejumlah pekerjaan rumah besar yang harus segera diselesaikan agar kepercayaan masyarakat terhadap Polri terus meningkat di tengah dinamika sosial yang kian menantang.
Menurut Jazilul, salah satu poin krusial dalam pembenahan Polri adalah responsivitas aparat di lapangan. Ia menyoroti fenomena di mana masyarakat sering kali harus menunggu sebuah kasus menjadi viral di media sosial sebelum kepolisian mengambil tindakan tegas. Pola seperti ini diharapkan tidak lagi terjadi ke depannya. Kehadiran negara harus dirasakan langsung oleh masyarakat melalui pelayanan yang sigap, cepat, dan profesional sejak pengaduan pertama kali diterima.
Selain aspek responsivitas, Jazilul juga memberikan catatan keras terkait penghormatan terhadap hak asasi manusia (HAM). Ia menyatakan dengan tegas bahwa tindakan kekerasan oleh oknum kepolisian terhadap warga tidak boleh lagi ditoleransi. Penegakan hukum yang dilakukan Polri harus selalu berlandaskan pada prinsip humanis dan profesional. Setiap prosedur penindakan wajib menghormati martabat warga negara sesuai dengan koridor hukum yang berlaku.
Transparansi dalam penegakan disiplin internal juga menjadi sorotan tajam dari pihak legislatif. Jazilul meminta Polri untuk tidak ragu memberikan sanksi tegas kepada anggota yang terbukti melanggar hukum atau kode etik profesi. Ia menekankan bahwa upaya melindungi anggota yang bermasalah justru akan merusak citra dan kehormatan institusi Polri secara keseluruhan. Ketegasan dalam membersihkan oknum dari dalam adalah kunci utama untuk menjaga marwah kepolisian di mata publik.
Senada dengan hal tersebut, Ketua DPR RI Puan Maharani mengingatkan kembali tugas pokok Polri sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat sebagaimana yang diamanatkan oleh konstitusi. Puan menekankan bahwa keberhasilan Polri di era modern saat ini tidak lagi sekadar diukur dari statistik pengungkapan perkara atau jumlah pelaku yang ditangkap. Tolok ukur yang jauh lebih esensial adalah sejauh mana masyarakat merasa aman dan terlayani dengan baik tanpa ada diskriminasi sosial maupun ekonomi.
Puan menegaskan bahwa legitimasi Polri di tengah masyarakat sangat bergantung pada kualitas pelayanan yang transparan dan akuntabel. Setiap langkah pembenahan internal maupun keberhasilan dalam penegakan hukum harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Menurutnya, kepercayaan masyarakat adalah modal sosial yang paling berharga bagi institusi penegak hukum untuk dapat menjalankan tugasnya dengan efektif di masa depan.
DPR juga menyoroti pentingnya adaptabilitas Polri dalam menghadapi tantangan zaman yang semakin kompleks. Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menyatakan bahwa di usia ke-80, Polri dituntut untuk menjadi institusi yang lebih adaptif terhadap perubahan teknologi dan pola kejahatan baru. Ia mendorong Polri untuk terus bergerak maksimal dalam mengawal keamanan nasional tanpa pandang bulu, demi menciptakan situasi yang kondusif di seluruh penjuru tanah air.
Habiburokhman berharap Hari Bhayangkara ke-80 ini dijadikan sebagai bahan refleksi mendalam bagi seluruh jajaran kepolisian. Ia mendorong Polri untuk terus mengedepankan prinsip keadilan, transparansi, dan humanisme dalam setiap tindakan penegakan hukum. Dengan menjadi institusi yang bersih dan berintegritas, Polri diharapkan mampu menghadirkan rasa aman yang nyata bagi masyarakat, serta menjadi pengayom yang benar-benar memberikan keadilan bagi setiap warga negara.
Peringatan HUT ke-80 Bhayangkara yang dipusatkan di Pusat Latihan Brimob Polri, Cikeas, Bogor, Jawa Barat, menjadi cerminan dari semangat pembaruan tersebut. Berbagai rangkaian kegiatan, mulai dari upacara resmi, penganugerahan tanda kehormatan, hingga pameran alat utama dan alat khusus produksi dalam negeri, menunjukkan kapasitas Polri yang terus berkembang. Namun, di balik kemegahan peringatan tersebut, pesan dari DPR sangat jelas bahwa inti dari pengabdian Polri adalah bagaimana institusi ini mampu memenangkan hati dan kepercayaan rakyat melalui tindakan nyata yang profesional dan berkeadilan.
Ke depan, tantangan bagi Polri diprediksi akan terus meningkat seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan pergeseran nilai-nilai di masyarakat. Pembenahan berkelanjutan yang mencakup peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan sistem pengawasan internal, serta modernisasi pelayanan publik menjadi agenda yang tidak bisa ditawar lagi. Dukungan dari DPR terhadap reformasi di tubuh Polri diharapkan menjadi pendorong agar institusi kepolisian dapat terus bertransformasi menjadi pilar penegak hukum yang disegani dan dicintai oleh seluruh elemen bangsa Indonesia.
