Ratusan warga negara Burundi dilaporkan memadati Kedutaan Besar Burundi di Nairobi, Kenya, sejak pagi tadi. Mereka berbondong-bondong mengurus berbagai dokumen yang diperlukan untuk kembali ke negara asal mereka. Fenomena ini terjadi menyusul adanya penertiban yang dilakukan oleh pemerintah Kenya terhadap usaha-usaha kecil yang dijalankan oleh warga asing.
Antrean panjang terlihat di depan kantor kedutaan sejak matahari terbit. Sebagian warga membawa serta kasur dan barang-barang bawaan lainnya, menunjukkan kesiapan mereka untuk segera meninggalkan Kenya. Situasi ini mengindikasikan adanya tekanan yang signifikan bagi warga Burundi yang berdomisili dan berbisnis di negara tersebut.
Langkah penertiban yang dilakukan oleh pemerintah Kenya ini diduga menjadi pemicu utama warga Burundi untuk memutuskan pulang kampung. Sejumlah laporan menyebutkan bahwa usaha kecil yang mereka kelola menjadi sasaran utama kebijakan ini. Hal ini tentu berdampak langsung pada mata pencaharian dan kelangsungan hidup banyak warga Burundi di Kenya.
Salah seorang warga Burundi yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan kekhawatirannya. “Kami di sini mencari nafkah, tapi sekarang usaha kami ditutup. Kami tidak punya pilihan selain kembali ke Burundi,” ujarnya kepada wartawan. Ia menambahkan bahwa proses pengurusan dokumen kepulangan memakan waktu, sehingga banyak yang memilih untuk mengantre sejak dini.
Belum ada pernyataan resmi dari pemerintah Kenya mengenai detail penertiban usaha kecil yang melibatkan warga asing, termasuk warga Burundi. Namun, imbasnya sudah sangat terasa bagi komunitas Burundi di Nairobi. Kedutaan Burundi sendiri dilaporkan bekerja ekstra untuk melayani lonjakan pengurusan dokumen kepulangan dari warganya.
Situasi ini menyoroti kompleksitas hubungan ekonomi antarnegara dan tantangan yang dihadapi oleh para pekerja migran. Ratusan warga Burundi yang antre ini menjadi potret nyata dari dampak kebijakan domestik suatu negara terhadap warga negara lain yang mencari kehidupan di sana.
