Ratusan juru parkir (jukir) di Surabaya melakukan aksi unjuk rasa di depan Balai Kota Surabaya pada hari ini, menuntut transparansi dan kejelasan terkait penerapan sistem parkir digital. Para pengumpul retribusi parkir ini juga menyuarakan aspirasi mengenai pembagian hasil yang dianggap belum adil serta mendesak pencairan dana harian untuk memenuhi kebutuhan hidup.
Inti dari tuntutan para jukir adalah adanya kejelasan mengenai bagaimana pengelolaan dan pembagian hasil dari sistem parkir digital yang digencarkan oleh Pemerintah Kota Surabaya. Mereka merasa bahwa skema pembagian hasil sebesar 70% untuk Pemkot dan 30% untuk jukir tidak mencukupi, terutama jika dibandingkan dengan upaya dan kontribusi mereka di lapangan.
Salah satu perwakilan jukir, Ahmad Yani, mengungkapkan kekhawatirannya. “Kami ini bekerja keras setiap hari, mengumpulkan pendapatan dari parkir. Tapi dengan pembagian 70% untuk Pemkot dan 30% untuk kami, rasanya sangat sulit untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari,” ujarnya saat orasi di depan Balai Kota.
Selain soal pembagian hasil, para jukir juga menyoroti mekanisme pencairan pendapatan. Mereka mendesak agar pencairan dana dilakukan setiap hari, bukan per bulan seperti yang biasa terjadi. Hal ini penting agar mereka dapat segera menggunakan pendapatan tersebut untuk kebutuhan mendesak seperti membeli bahan makanan atau keperluan keluarga lainnya.
“Kalau pencairan dilakukan setiap hari, kami bisa lebih tenang dalam mengelola keuangan. Kami tidak perlu menunggu lama untuk mendapatkan hasil jerih payah kami,” tambah Ahmad Yani.
Aksi ini berlangsung damai dan para jukir berharap aspirasi mereka dapat didengar dan ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kota Surabaya. Mereka menginginkan sebuah sistem yang lebih berkeadilan dan transparan, yang juga memperhatikan kesejahteraan para pekerja di sektor perparkiran.
