Jakarta – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Puan Maharani, pada hari ini (24/5/2024) mengumumkan bahwa Presiden Joko Widodo telah mengusulkan nama untuk menduduki posisi Kepala Bursa Mineral dan Komoditas Strategis. Pengumuman ini disampaikan Puan usai Rapat Konsultasi antara Pimpinan DPR dengan Presiden di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen.
Presiden Joko Widodo, menurut Puan Maharani, telah mengajukan satu nama untuk memimpin lembaga strategis tersebut. “Presiden telah mengajukan satu nama calon Kepala Bursa Mineral dan Komoditas Strategis,” ujar Puan Maharani di hadapan awak media.
Meski demikian, Puan Maharani belum merinci lebih lanjut mengenai identitas calon yang diusulkan tersebut. Ia hanya menyampaikan bahwa usulan nama tersebut merupakan hak prerogatif presiden. “Tentu saja, ini adalah hak prerogatif dari Bapak Presiden,” tambahnya.
Pembentukan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis ini merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Keberadaan bursa ini diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah komoditas mineral dan batubara nasional, serta mendorong hilirisasi industri.
Puan Maharani juga menekankan pentingnya penguatan tata kelola komoditas strategis. “Kita perlu memperkuat tata kelola komoditas strategis kita, agar lebih berdaya saing, memiliki nilai tambah, dan tentu saja memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi negara kita,” jelas Puan.
Rapat konsultasi antara Pimpinan DPR dan Presiden Jokowi ini juga membahas berbagai agenda kenegaraan lainnya, termasuk persiapan kunjungan kerja presiden dan tindak lanjut dari berbagai peraturan perundang-undangan yang telah disahkan.
