Ketua DPR RI Puan Maharani memimpin Rapat Paripurna ke-22 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025-2026 di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (30/6/2026). Pertemuan ini menjadi krusial dengan sejumlah agenda strategis nasional yang dibahas secara mendalam.
Dalam memimpin rapat tersebut, Puan didampingi oleh dua Wakil Ketua DPR RI, yakni Sari Yuliati dan Saan Mustopa. Agenda utama rapat dimulai dengan penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LHP LKPP) Tahun 2025 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.
Puan menegaskan bahwa DPR memiliki kewajiban konstitusional untuk membahas serta menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara. Pihaknya kemudian mempersilakan Ketua BPK RI Isma Yatun untuk memaparkan laporannya di hadapan para anggota dewan yang hadir.
Isma Yatun menyampaikan bahwa BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap LKPP tahun 2025. Predikat membanggakan ini merupakan hasil akumulasi dari pemeriksaan terhadap 97 laporan keuangan kementerian atau lembaga serta satu laporan keuangan Bendahara Umum Negara.
Menanggapi laporan tersebut, Puan menyampaikan apresiasi kepada jajaran BPK RI. Ia memastikan bahwa laporan hasil pemeriksaan ini akan segera diproses sesuai dengan mekanisme dan aturan yang berlaku di lembaga legislatif.
Memasuki agenda kedua, Rapat Paripurna mengesahkan laporan Komisi I DPR RI terkait hasil uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon anggota Komisi Informasi Pusat (KIP) periode 2026-2030. Sebanyak tujuh orang calon anggota KIP terpilih disahkan, yakni Handoko Agung Saputro, Hafidah, Arman Fauzi, Dery Hendryan, Edi Purwanto, Joe Martin Chandra, dan Rini Purwandi.
Selain itu, DPR juga menetapkan tiga calon anggota Pengganti Antarwaktu (PAW) KIP periode 2026-2030, yaitu Hendra, Andri Hasil, dan Mimah Susanti. Puan memberikan ucapan selamat kepada seluruh calon terpilih agar dapat mengemban amanah dengan penuh integritas dan tanggung jawab.
Agenda terakhir yang menyita perhatian adalah persetujuan pemberian kewarganegaraan kepada dua pesepakbola keturunan, Luke Anthony Vickery dan Mitchell Lee Baker. Puan sempat menanyakan persetujuan kepada seluruh anggota dewan yang hadir sebelum mengetuk palu pengesahan.
Pemerintah menyatakan bahwa naturalisasi kedua pemain tersebut merupakan langkah strategis untuk memperkuat Timnas Indonesia dan liga profesional. Langkah ini diharapkan mampu menjadi sarana transfer pengetahuan sekaligus melengkapi kemampuan pesepakbola lokal. Luke Vickery dan Mitchell Baker sendiri diketahui memiliki keinginan kuat untuk berkontribusi bagi kemajuan sepakbola Tanah Air melalui kewarganegaraan Indonesia.
