Kemarahan warga Gambia memuncak menyusul pemadaman listrik yang berlangsung selama 48 jam di berbagai wilayah negara tersebut. Kondisi ini memicu gelombang protes yang meluas, di mana ribuan warga turun ke jalan menuntut Presiden Adama Barrow untuk segera lengser dari jabatannya.
Situasi kian memanas ketika aparat kepolisian dikerahkan untuk membubarkan massa yang berkumpul. Bentrokan tak terhindarkan terjadi, menambah ketegangan di tengah masyarakat yang sudah gerah dengan buruknya layanan publik.
Pemadaman listrik yang tak kunjung usai ini, menurut para demonstran, merupakan puncak dari kekecewaan mereka terhadap pemerintahan Presiden Barrow. Mereka menilai pemerintah gagal dalam mengelola sektor energi dan memberikan pelayanan dasar yang layak bagi rakyatnya. “Kami sudah tidak tahan lagi dengan kondisi seperti ini. Setiap hari hidup dalam kegelapan, ini tidak bisa dibiarkan,” ujar salah seorang warga yang enggan disebutkan namanya saat ditemui di lokasi demonstrasi.
Tak hanya menuntut lengsernya presiden, para pengunjuk rasa juga menyerukan agar pemerintah segera mencari solusi konkret untuk mengatasi krisis listrik yang telah berulang kali terjadi. Mereka mendesak adanya transparansi dalam pengelolaan anggaran energi serta perbaikan infrastruktur kelistrikan yang memadai.
Pihak kepolisian, melalui juru bicaranya, menyatakan bahwa tindakan pembubaran massa dilakukan demi menjaga ketertiban umum. “Kami hanya menjalankan tugas untuk mengamankan situasi agar tidak meluas menjadi kerusuhan yang lebih besar. Kami mengimbau masyarakat untuk menyalurkan aspirasi secara tertib dan damai,” tuturnya.
Namun, seruan tersebut tampaknya belum meredakan amarah warga. Demonstrasi serupa dilaporkan masih terus berlanjut di beberapa kota besar lainnya di Gambia. Para aktivis sosial dan organisasi masyarakat sipil juga turut menyuarakan dukungan terhadap tuntutan warga, mendesak pemerintah untuk segera merespons keluhan rakyat dan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan energi nasional.
