Presiden Prabowo Subianto menegaskan dirinya memiliki informasi mengenai pihak-pihak yang diduga memobilisasi dan mendanai serangkaian demonstrasi yang terjadi belakangan ini. Ia mengklaim mengetahui identitas serta motif di balik aksi tersebut, yang menurutnya tidak selalu sejalan dengan aspirasi publik yang sebenarnya. Pernyataan ini disampaikan Presiden di tengah maraknya unjuk rasa mahasiswa yang menyuarakan kritik terhadap kebijakan pemerintah.
Presiden Prabowo menyampaikan pandangannya saat membuka Puncak Pekan Nasional Petani dan Nelayan XVII di Gorontalo, Rabu (24/6/2026). Acara tersebut dihadiri oleh sejumlah menteri dari Kabinet Merah Putih, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo, para kepala daerah, serta ribuan petani dan nelayan. Dalam pidatonya, Presiden menyoroti pergeseran arah pembangunan yang dilakukan pemerintahannya, dari yang sebelumnya lebih mengutamakan kepentingan pengusaha besar menjadi memprioritaskan kesejahteraan rakyat kecil.
"Di tengah proses perubahan ini, saya menyadari banyak pihak yang tidak lagi diuntungkan. Mereka berupaya mendelegitimasi pemerintahan kami," ujar Presiden Prabowo. Ia menambahkan bahwa pihak-pihak yang terbiasa mengeruk keuntungan dari negara akan berusaha menggagalkan langkah-langkah strategis pemerintah. Presiden Prabowo menegaskan ketidak sukaannya terhadap praktik manipulasi yang dibungkus dengan kesopanan.
"Saya sudah lama jadi orang Indonesia, saya kenal itu semua. Mereka tidak suka dengan Prabowo karena Prabowo mengerti kecurangan yang dilakukan pihak tertentu," tegas Presiden. Pernyataan ini mengindikasikan bahwa Presiden merasa telah memahami pola-pola permainan politik yang seringkali menyertai dinamika publik.
Lebih lanjut, Presiden memberikan peringatan keras kepada pihak-pihak yang dituding memobilisasi massa untuk mendanai demonstrasi. Ia mengklaim memiliki bukti dan mengetahui siapa saja yang berada di balik pendanaan tersebut. "Hati-hati lho, saya kasih peringatan. Mereka-mereka itu saya tahu siapa yang bayar-bayar demo, saya tahu itu," kata Prabowo.
Menurut Presiden, aksi demonstran yang digerakkan oleh bayaran dapat terlihat dari tuntutan yang mereka sampaikan. Ia mencontohkan, beberapa demonstran bahkan tidak memahami substansi dari tuntutan yang mereka bawa. "Ditanya (kepada) anak-anak demo, tidak mengerti mau demo apa, ‘Kami dibayar Rp 200.000’," ungkap Presiden, menggambarkan situasi yang ditemuinya.
Presiden Prabowo berharap masyarakat dapat memosisikan diri layaknya dalam sebuah pertandingan sepak bola, di mana pemerintah dan masyarakat adalah satu tim yang saling mendukung untuk meraih kemenangan. Presiden berperan sebagai manajer atau pelatih, kabinet sebagai pemain di lapangan, dan masyarakat sebagai suporter. Kekompakan dari awal hingga akhir pertandingan sangatlah krusial.
"Kalau ada yang kurang, tim kita lagi main, ya, mainnya kurang bagus, ya, tetap didukung. Begitu sudah selesai pertandingan baru dikoreksi. Jangan lagi main bawa bola, salah, goblok. Lagi main di tengah lapangan disorak-soraki teman sendiri, kesebelasan sendiri," ujar Presiden, menekankan pentingnya dukungan yang konstruktif.
Presiden Prabowo juga menyoroti capaian pemerintahannya, termasuk keberhasilan swasembada beras yang dianggap krusial di tengah dinamika geopolitik global yang tidak menentu. Ia berjanji akan terus melakukan perbaikan dan pembersihan birokrasi dari praktik korupsi, meskipun mengakui bahwa proses ini membutuhkan waktu dan tidak bisa menunjukkan hasil secara instan.
"Saya selalu katakan Presiden Republik Indonesia tidak punya tongkat ajaib, saya tidak punya tongkat Nabi Musa atau Nabi Sulaiman, tidak bisa. Upaya kita tidak segera, tapi sekarang sudah mulai kelihatan, usaha kita yang sudah kelihatan di depan mata nyata, yaitu swasembada pangan," tutur Prabowo.
Dalam dua pekan terakhir, gelombang unjuk rasa mahasiswa yang mengkritik kebijakan pemerintah memang marak terjadi di berbagai daerah. Tuntutan mereka antara lain penghentian pemborosan anggaran dalam program Makan Bergizi Gratis dan desakan agar pemerintah lebih terbuka terhadap kritik publik.
Di tengah gelombang demonstrasi tersebut, isu mengenai pemberian dana kepada mahasiswa sempat mencuat. Dikabarkan sekelompok mahasiswa menerima dana dari negara setelah bertemu dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming. Selain itu, mahasiswa dari Universitas Bung Karno (UBK) melaporkan menerima dana sebesar Rp 20 juta dari oknum kepolisian untuk memindahkan lokasi unjuk rasa dari Istana Kepresidenan ke sekitar Gedung DPR.
Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Agung Baskoro, menilai pernyataan Presiden Prabowo terkait pendanaan demo tidak terlepas dari terungkapnya praktik pemberian uang oleh oknum aparat kepada mahasiswa UBK. Menurut Agung, pernyataan Presiden dapat diartikan sebagai kritik internal terhadap pihak-pihak yang mencoba memobilisasi demonstran dengan imbalan materi.
"Presiden sedang mengingatkan jajarannya agar tidak mengulangi kesalahan yang sama, yakni menggunakan oknum mahasiswa sebagai alat untuk kepentingan tertentu," ujar Agung. Ia menambahkan bahwa fenomena demonstrasi memiliki berbagai kategori, mulai dari aksi murni aspirasi, aksi untuk konten viral, gerakan politis, hingga aksi yang digerakkan oleh faktor uang. Keempat jenis aksi ini seringkali bercampur aduk, sehingga pemerintah perlu berhati-hati dalam memberikan label.
Agung mengingatkan agar Presiden menghindari generalisasi dalam menyikapi aksi demonstrasi. "Risikonya adalah over-generalization. Jika pemerintah menyamakan semua demo sebagai demo bayaran, itu berbahaya. Pemerintah harus sadar bahwa demonstrasi murni yang membawa aspirasi masyarakat jauh lebih dominan dibanding oknum-oknum yang bermain dalam aksi tersebut," tutur Agung. Ia menekankan bahwa sebagian besar elemen masyarakat yang turun ke jalan sejatinya bergerak atas dasar aspirasi yang kadang sulit tersalurkan melalui jalur formal. Kondisi ini menuntut pemerintah untuk berhati-hati dalam membangun narasi publik.
