JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto kembali menggaungkan pentingnya persatuan nasional dan stabilitas pasca-pemilihan umum, terutama di hadapan ribuan akademisi dari berbagai perguruan tinggi. Dalam pidatonya, Prabowo secara terbuka menyinggung pengalamannya yang kalah empat kali dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) namun tidak pernah mengganggu pemimpin terpilih, menekankan pentingnya kedewasaan berdemokrasi demi tercapainya kesejahteraan masyarakat. Pernyataan ini muncul di tengah serangkaian kegaduhan publik dan demonstrasi mahasiswa yang mengkritik kebijakan pemerintah.
Pandangan tersebut disampaikan Presiden Prabowo saat membuka Sarasehan Kebangsaan, bagian integral dari Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia, yang diselenggarakan di Jakarta Convention Center pada Jumat (26/6/2026) sore. Acara bergengsi ini dihadiri oleh sekitar 2.600 akademisi, mencakup para rektor, dekan, dan dosen dari berbagai perguruan tinggi negeri maupun swasta se-Indonesia. Turut hadir mendampingi Presiden adalah Wakil Presiden Gibran Rakabuming serta sejumlah menteri Kabinet Merah Putih, menunjukkan dukungan penuh pemerintah terhadap sektor pendidikan dan penelitian.
Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo menegaskan komitmen kuatnya terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ia menyoroti peran krusial para ilmuwan dan intelektual dalam pembangunan bangsa. Sejak resmi dilantik pada Oktober 2024, ini merupakan kali keempat Prabowo berinteraksi langsung dengan para rektor dari seluruh pelosok Indonesia. Bahkan, ia mengungkapkan kebijakan strategisnya untuk menempatkan setidaknya satu guru besar dari perguruan tinggi di setiap posisi penting dalam struktur pemerintahannya, menandakan pengakuan terhadap keahlian akademis.
Di tengah konteks tersebut, Prabowo menganggap para akademisi sebagai bagian fundamental dari anak-anak bangsa yang mencintai negara dan rakyatnya. Meskipun memiliki latar belakang suku, agama, bahkan ideologi yang beragam, ia meyakini mereka dipersatukan oleh semangat kebangsaan dan keinginan tulus untuk memajukan Indonesia. “Dengan premis tadi, (sebagai) anak Indonesia yang cinta Tanah Airnya, saya kira dalam perbedaan ini kita harusnya bisa mencari titik-titik kebersamaan,” ujar Prabowo, menyerukan rekonsiliasi dan kolaborasi.
Sebagai pembelajar sejarah, Prabowo melanjutkan, kebersamaan dan kekompakan, khususnya di antara kelompok elite, merupakan faktor kunci keberhasilan pembangunan hampir semua bangsa di dunia. Ia memperingatkan bahwa tanpa kebersamaan dan kekompakan di antara para elite, sebuah bangsa cenderung mudah terperosok ke dalam jurang perpecahan. Sebagai contoh, ia menyebut konflik berkepanjangan di Eropa seperti perang di Ukraina, serta gejolak di Timur Tengah yang melibatkan Palestina, Lebanon, hingga Iran.
Oleh karena itu, Prabowo secara khusus mengajak para guru besar dan petinggi kampus untuk merenungkan kembali esensi kebersamaan dalam bernegara. Ia mengingatkan bahwa dirinya terpilih sebagai Presiden melalui mekanisme demokrasi yang sah. Dalam posisi ini, idealnya seluruh elemen masyarakat, termasuk pihak-pihak yang kalah dalam kontestasi pemilu, bersatu padu untuk menggerakkan roda pembangunan bangsa.
“Empat kali saya kalah, tetapi saya tidak mengganggu pemimpin yang mendapat mandat,” tegas Prabowo, mengutip pengalamannya maju lima kali dalam pemilihan presiden dan empat kali tidak mendapatkan mandat rakyat. Pernyataan ini menjadi sorotan utama, menekankan pentingnya menerima hasil demokrasi dan tidak menimbulkan kegaduhan yang merugikan negara.
Menurut Prabowo, seharusnya tidak ada lagi perbedaan pendapat yang berujung pada kegaduhan di tengah masyarakat. Ia berpendapat bahwa jika keributan terus-menerus terjadi, kerja-kerja pembangunan akan terbengkalai. Dampak paling serius adalah Indonesia akan tertinggal jauh dari negara-negara lain yang terus bergerak maju menuju kesejahteraan dan inovasi. “Kalau ada yang berpendapat (bahwa) gaduh, ribut, bakar-bakar anarki itu produktif, sementara negara lain menuju kesejahteraan, menuju terobosan, menuju kekayaan,” kritik Presiden, menyoroti kontraproduktivitas aksi-aksi anarkis.
Seruan Presiden ini bukan tanpa latar belakang. Dalam dua pekan terakhir, Indonesia memang diwarnai gelombang demonstrasi mahasiswa di sejumlah daerah, mengkritik berbagai kebijakan pemerintah. Salah satu tuntutan utama yang disuarakan adalah desakan agar Presiden menghentikan pemborosan anggaran negara untuk program prioritas yang dinilai tidak tepat sasaran, seperti program Makan Bergizi Gratis. Kritik serupa juga digaungkan oleh berbagai kelompok masyarakat sipil lainnya.
Ironisnya, di tengah gelombang kritik yang disampaikan kepada pemerintah, muncul dugaan penyuapan terhadap kelompok mahasiswa. Isu ini mencuat setelah pertemuan sejumlah mahasiswa dengan Wakil Presiden Gibran, di mana beredar kabar adanya pemberian uang sebesar Rp 300 juta. Belakangan, mahasiswa dari Universitas Bung Karno bahkan mengaku menerima uang sebesar Rp 20 juta dari oknum kepolisian untuk memindahkan lokasi demonstrasi dari kawasan Istana Kepresidenan ke Gedung DPR.
Berselang beberapa hari sebelum Sarasehan Kebangsaan, Presiden Prabowo juga sempat menyinggung isu demonstrasi saat berpidato dalam Puncak Pekan Nasional Petani dan Nelayan XVII di Gorontalo pada Rabu (24/6/2026) lalu. Dalam kesempatan itu, ia mengaku mengetahui identitas pihak-pihak yang sengaja memobilisasi dan mendanai unjuk rasa. Menurut Presiden, kepentingan para pendana ini tidak lepas dari ketidaksukaan mereka terhadap pemerintah yang tengah berupaya mengubah paradigma pembangunan, dari yang sebelumnya berpihak pada pengusaha besar kini lebih fokus kepada rakyat kecil.
Sehari setelah pernyataan di Gorontalo, Presiden Prabowo juga menerima Kepala Polri Jenderal Listyo Sigit Prabowo di Istana Kepresidenan, Jakarta. Pertemuan tersebut, antara lain, membahas perkembangan situasi keamanan dan ketertiban nasional (Kamtibmas), yang diyakini relevan dengan isu-isu kegaduhan publik yang sedang berkembang.
Ditemui seusai Sarasehan Kebangsaan, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) yang juga Juru Bicara Presiden, Prasetyo Hadi, memberikan klarifikasi. Ia mengatakan bahwa ungkapan Presiden tidak serta merta berarti ada pihak spesifik yang mengganggu pemerintahannya. Namun, Presiden ingin kembali menekankan bahwa bangsa Indonesia telah mencapai konsensus untuk membentuk negara demokrasi dengan mekanisme pemilihan pemimpin melalui pemilu. Oleh karena itu, Prabowo mengajak semua pihak untuk konsekuen terhadap kesepakatan konstitusional tersebut. “Beliau diberi amanah oleh rakyat melalui mekanisme pemilihan dan konstitusional, dan oleh karena itulah selama dua tahun ini beliau bekerja keras membayar (kepada rakyat),” kata Prasetyo, menegaskan komitmen pemerintah untuk melayani rakyat.
Di sisi lain, pengajar hukum tata negara Universitas Andalas, Padang, Feri Amsari, memberikan pandangan berbeda. Dihubungi secara terpisah, Feri mengatakan bahwa kerja sama antara pemerintah dan sivitas akademika seharusnya dapat dilakukan dalam kerangka Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu mengajar, mengabdi, dan meneliti. Hal ini, menurutnya, sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusional yang ada. Akan tetapi, Feri menekankan bahwa ketika kerja pemerintah terindikasi berseberangan dengan konstitusi, Tri Dharma Perguruan Tinggi juga mewajibkan para akademisi untuk menyampaikan kritik.
“Mengeritik itu bagian dari kerja sama para akademisi (dengan pemerintah),” kata Feri, menegaskan bahwa kritik adalah bentuk kontribusi intelektual yang konstruktif. Menurutnya, cara yang kini dilakukan pemerintah, yang mengharuskan para akademisi bekerja sama sesuai kerangka yang diinginkan pemerintah, berpotensi menyerupai pembangunan ultranasionalisme yang pernah terjadi di Jerman dan Italia. Berkaca pada sejarah, Feri memperingatkan bahwa cara semacam itu tidak berhasil dan justru melahirkan pemerintahan yang otoriter serta korup. Semangat nasionalisme pun, dalam konteks ini, dapat disalahgunakan untuk melindungi kebijakan dari kritik dalam bentuk apa pun.
Dengan demikian, seruan persatuan dari Presiden Prabowo di hadapan para akademisi memicu diskusi lebih lanjut mengenai batas antara dukungan konstruktif dan hak untuk mengkritik dalam sebuah negara demokrasi. Pemerintah menekankan pentingnya stabilitas dan konsensus pasca-pemilu, sementara sebagian akademisi dan masyarakat sipil mempertahankan hak mereka untuk menyuarakan kritik sebagai bagian dari pengawasan terhadap jalannya pemerintahan. Dinamika ini menjadi cerminan berjalannya demokrasi Indonesia yang membutuhkan partisipasi aktif dari seluruh elemen bangsa.
