Badan Gizi Nasional (BGN) mencatat potensi penghematan anggaran negara yang signifikan, diperkirakan mencapai lebih dari Rp3 triliun. Penghematan ini terwujud dari penghentian sementara Program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama masa libur sekolah tahun ajaran 2026. Kebijakan ini tertuang dalam Surat Edaran (SE) Nomor 12 Tahun 2026 yang mengatur penyesuaian operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) selama periode libur.
Langkah strategis ini diambil BGN sebagai momentum untuk melakukan evaluasi dan penataan ulang pelaksanaan program MBG, sekaligus menyesuaikan operasionalnya selama periode liburan. Wakil Kepala BGN sekaligus juru bicara BGN, Agustina Arumsari, menjelaskan bahwa SE Nomor 12 Tahun 2026 diterbitkan pada 17 Juni 2026 untuk mengatur penyesuaian operasional SPPG saat periode hari libur dalam rangka penyelenggaraan program MBG pada tahun anggaran 2026.
Selama periode penghentian sementara penyaluran MBG, SPPG yang tidak beroperasi tidak akan menerima insentif operasional. Sebelumnya, setiap SPPG mendapatkan insentif sebesar Rp6 juta per hari. Dengan menghentikan operasional selama libur sekolah, BGN memperkirakan efisiensi anggaran yang diperoleh mencapai lebih dari Rp3 triliun.
"Kalau kita melihat angka jumlah SPPG yang telah beroperasi, dikalikan dengan insentif per hari selama 18 hari, maka kita sudah bisa melakukan efisiensi insentif SPPG sebesar Rp 3.004.560.000.000," ungkap Agustina Arumsari dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta, Kamis (18/6/2026). Angka ini menunjukkan besarnya alokasi anggaran yang berhasil dihemat melalui penyesuaian kebijakan operasional program.
Selain efisiensi biaya operasional, BGN juga memanfaatkan momentum ini untuk menata ulang sasaran penerima manfaat program MBG. Hingga 18 Juni 2026, BGN telah mengidentifikasi sebanyak 76 sekolah di Pulau Jawa yang dihuni oleh total 39.352 siswa. Siswa-siswa dari sekolah-sekolah ini dinilai memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan gizi mereka secara mandiri, sehingga tidak lagi menjadi prioritas utama penerima manfaat program.
Sekolah-sekolah tersebut akan menjalani evaluasi lebih lanjut untuk menentukan kelayakan mereka sebagai penerima manfaat program di masa mendatang. Jika hasil evaluasi menunjukkan bahwa bantuan gizi dari program MBG tidak lagi diperlukan, alokasi anggaran yang tadinya dialokasikan untuk sekolah-sekolah tersebut akan dialihkan kepada kelompok masyarakat yang dinilai lebih membutuhkan dukungan gizi dari pemerintah.
"Anggaran yang tadinya untuk di situ akan kita memfokuskan untuk program MBG kepada anak-anak yang memerlukan intervensi pemenuhan gizi," tutur Agustina. Langkah ini mencerminkan komitmen BGN untuk memastikan program berjalan lebih efektif dan tepat sasaran, serta mengoptimalkan penggunaan anggaran negara untuk kelompok yang paling rentan.
Ke depan, BGN akan memprioritaskan penyaluran Program Makan Bergizi Gratis kepada kelompok rentan yang membutuhkan intervensi pemenuhan gizi. Kelompok ini meliputi masyarakat yang tinggal di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), ibu hamil, ibu menyusui, balita, serta anak-anak yang secara spesifik membutuhkan dukungan gizi. Fokus pada kelompok ini diharapkan dapat memberikan dampak yang lebih besar dalam perbaikan status gizi masyarakat.
Agustina menegaskan bahwa data 76 sekolah di Pulau Jawa yang diidentifikasi tersebut masih bersifat sementara dan dapat mengalami perubahan seiring dengan berjalannya proses pendataan dan evaluasi yang masih berlangsung. Proses evaluasi dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai indikator penting, termasuk tingkat kerentanan gizi individu, kondisi sosial ekonomi keluarga, serta akses masyarakat terhadap sumber pemenuhan kebutuhan gizi yang memadai.
"Program Makan Bergizi Gratis ini harus benar-benar efektif diberikan kepada yang tepat sasaran dan efisien dalam penggunaan anggaran negara," pungkasnya. Pernyataan ini menegaskan kembali tujuan utama dari penyesuaian kebijakan ini, yaitu untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi program gizi nasional agar manfaatnya dapat dirasakan secara maksimal oleh seluruh lapisan masyarakat yang membutuhkan.
Penghentian sementara program MBG selama libur sekolah ini menjadi refleksi dari upaya pemerintah untuk melakukan reformasi program-program sosial agar lebih adaptif terhadap kebutuhan riil masyarakat dan lebih bertanggung jawab dalam pengelolaan anggaran negara. Diharapkan, dengan penataan ulang ini, program MBG dapat memberikan kontribusi yang lebih berarti dalam upaya pencegahan stunting dan peningkatan kualitas kesehatan generasi penerus bangsa.
