Sebuah delegasi yang mewakili warga Kabupaten Pati menggelar pertemuan dengan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Jakarta. Pertemuan ini bertujuan untuk mendesak percepatan pengesahan dua rancangan undang-undang (RUU) krusial, yaitu RUU Perampasan Aset Tindak Pidana dan RUU tentang Hilirisasi Pertanian. Para perwakilan berharap kedua RUU ini dapat menjadi instrumen penting dalam upaya pemulihan dan kemajuan daerah mereka.
Dalam pertemuan yang berlangsung pada hari ini, para perwakilan warga Pati menyampaikan aspirasi masyarakat yang mendalam terkait urgensi kedua RUU tersebut. Mereka menekankan bahwa pengesahan RUU Perampasan Aset Tindak Pidana sangat dinantikan sebagai langkah konkret dalam pemberantasan korupsi dan pengembalian kerugian negara. Hal ini diharapkan dapat memberikan efek jera sekaligus mengembalikan aset yang telah dirampas oleh para pelaku tindak pidana.
Selain itu, fokus utama lainnya adalah RUU tentang Hilirisasi Pertanian. Para petani dan pelaku usaha di Pati melihat RUU ini sebagai solusi strategis untuk meningkatkan nilai tambah produk pertanian lokal. Dengan hilirisasi, diharapkan hasil pertanian tidak hanya dijual dalam bentuk mentah, melainkan diolah menjadi produk bernilai jual lebih tinggi. Hal ini dipercaya akan membuka lapangan kerja baru, meningkatkan pendapatan petani, dan memperkuat perekonomian daerah secara keseluruhan.
Salah satu perwakilan warga, yang enggan disebutkan namanya, menyatakan, “Kami datang ke sini membawa suara hati masyarakat Pati. Kami sangat berharap pimpinan DPR dapat memberikan perhatian serius dan memprioritaskan pembahasan kedua RUU ini. Ini bukan hanya soal peraturan, tapi menyangkut masa depan dan kesejahteraan kami.”. Ia menambahkan bahwa potensi pertanian di Pati sangat besar, namun perlu didukung oleh regulasi yang memadai agar dapat berkembang optimal.
Lebih lanjut, perwakilan tersebut juga menyoroti dampak positif yang diharapkan dari RUU Perampasan Aset. “Kami ingin melihat penegakan hukum yang lebih kuat, di mana aset hasil kejahatan bisa kembali kepada negara dan masyarakat. Ini akan menjadi contoh nyata bahwa kejahatan tidak akan memberikan keuntungan,” tuturnya.
Pertemuan ini menjadi momentum penting bagi warga Pati untuk menyuarakan harapan mereka secara langsung kepada legislator. Diharapkan, desakan ini dapat membuahkan hasil positif dan mempercepat proses legislasi demi terwujudnya keadilan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.
