Pemerintah menegaskan bahwa perubahan sistem desil pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) tidak akan serta-merta berdampak pada penerima bantuan sosial (bansos). Keputusan ini diambil untuk memberikan kelonggaran dan mencegah pemutusan bantuan secara mendadak bagi mereka yang mungkin terdampak oleh perubahan klasifikasi ekonomi tersebut.
Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu, menjelaskan bahwa meskipun desil penerima bantuan akan diperbarui, mekanisme penyaluran bansos tetap mengacu pada data yang ada saat ini. “Jadi, kalau desilnya berubah, tidak langsung kemudian bantuannya dicoret,” ujar Febrio dalam sebuah forum diskusi daring pada Senin (25/3/2024).
Febrio menambahkan bahwa perubahan desil ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk terus menyempurnakan basis data kesejahteraan sosial. Tujuannya adalah agar bantuan sosial yang diberikan lebih tepat sasaran dan efektif dalam mengurangi kemiskinan serta ketimpangan. Namun, proses penyesuaian ini memerlukan waktu dan pertimbangan matang agar tidak menimbulkan gejolak di masyarakat.
Perubahan desil ini sendiri merujuk pada pembaruan data kemiskinan yang dilakukan secara berkala. Desil merupakan pembagian kelompok penduduk berdasarkan tingkat kesejahteraan ekonomi. Dengan adanya pembaruan, dimungkinkan ada pergeseran kategori penerima, di mana sebagian mungkin naik ke desil yang lebih tinggi (dianggap lebih sejahtera) dan sebagian lagi mungkin turun ke desil yang lebih rendah.
Meskipun demikian, pemerintah berkomitmen untuk memastikan bahwa perubahan ini tidak menimbulkan kesulitan baru bagi keluarga penerima manfaat. “Kita akan lihat dulu, apakah ada perubahan yang signifikan atau tidak. Kalau memang ada perubahan, kita akan atur mekanismenya,” pungkas Febrio. Hal ini menunjukkan adanya kehati-hatian pemerintah dalam mengelola program bansos agar tetap berjalan optimal dan tidak mengorbankan kesejahteraan masyarakat yang rentan.
