Kasus perselisihan antara Rien Wartia Trigina atau yang akrab disapa Erin dengan mantan asisten rumah tangganya terus bergulir panas. Mantan istri Andre Taulany tersebut secara resmi melayangkan surat protes kepada DPR RI terkait langkah Komisi III yang menggelar Rapat Dengar Pendapat soal masalah pribadinya.
Erin merasa keberatan karena Komisi III dianggap tidak objektif dalam menangani perkara tersebut. Pihak Erin menilai lembaga legislatif telah bertindak sepihak dengan membiarkan opini publik mendominasi jalannya pembahasan di DPR.
Misyal B. Achmad selaku kuasa hukum baru Erin mengungkapkan bahwa kliennya tidak diberikan ruang untuk melakukan klarifikasi. Menurutnya, DPR seharusnya memanggil kedua belah pihak sebelum melontarkan pendapat di ruang publik. Ketiadaan undangan resmi bagi Erin dalam rapat tersebut dianggap sebagai bentuk ketidakadilan yang merugikan posisinya.
Selain soal hak bicara, Erin juga menyoroti dugaan intervensi terhadap proses hukum yang tengah berjalan. Misyal mempertanyakan pernyataan sejumlah anggota Komisi III yang sempat menjamin bahwa laporan pencemaran nama baik yang diajukan Erin akan dihentikan.
Pihak Erin menilai pernyataan tersebut sangat janggal. Mereka khawatir narasi yang dibangun oleh anggota dewan dapat menekan pihak kepolisian. Hal ini dikhawatirkan akan memengaruhi objektivitas penyidik dalam menuntaskan perkara di lapangan.
Saat ini, posisi hukum kedua pihak memang sedang berada dalam titik krusial. Erin telah melaporkan dugaan pencemaran nama baik ke kepolisian, sementara mantan ART-nya mengadu ke DPR dengan tuduhan dugaan kekerasan. Untuk membantah tuduhan tersebut, tim hukum Erin mengaku sudah menyiapkan bukti kuat berupa rekaman CCTV.
Melalui surat keberatan yang telah dikirimkan, tim hukum Erin mendesak agar DPR RI segera menjadwalkan ulang pemanggilan terhadap kliennya. Erin menyatakan kesiapannya untuk hadir langsung guna memaparkan fakta-fakta serta bukti pendukung di hadapan para wakil rakyat.
Langkah ini diambil sebagai upaya agar informasi yang diterima oleh parlemen dan masyarakat luas lebih berimbang. Pihak Erin berharap DPR dapat menjalankan fungsinya sebagai pengawas dengan lebih adil tanpa harus mencampuri ranah hukum yang sedang diproses oleh pihak berwajib.
Hingga kini, publik masih menanti respons dari pihak DPR terkait permintaan klarifikasi yang diajukan oleh Erin. Kasus ini menjadi sorotan karena melibatkan batasan kewenangan antara lembaga legislatif dengan proses hukum yang sedang ditangani kepolisian. Pihak Erin menegaskan bahwa mereka akan terus mencari keadilan hukum dan membersihkan nama baiknya dari segala tuduhan yang beredar di media sosial.
