Pemerintah Provinsi Jawa Timur resmi meluncurkan program Pendampingan dan Layanan Terintegrasi bagi Keluarga Aparatur Sipil Negara atau PELITA ASN. Inisiatif strategis ini diperkenalkan langsung oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa bersama Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) RI, Arifatul Choiri Fauzi, dalam perayaan Hari Keluarga Nasional (Harganas) ke-33 yang berlangsung di Graha Menur, RSD Prof. dr. Moeljono, Surabaya, pada Senin (29/6).
Peluncuran program ini menandai komitmen serius Pemprov Jatim dalam menciptakan ekosistem kerja yang sehat bagi para abdi negara. Ketahanan keluarga dinilai menjadi fondasi utama yang menentukan kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh ASN kepada masyarakat luas. Dengan keluarga yang harmonis dan berkualitas, produktivitas serta profesionalisme ASN diharapkan dapat meningkat secara signifikan dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan.
Gubernur Khofifah menegaskan bahwa ASN memikul tanggung jawab besar sebagai pelayan masyarakat, sehingga kesehatan mental dan keharmonisan rumah tangga mereka menjadi aspek krusial yang tidak boleh diabaikan. Melalui PELITA ASN, pemerintah menyediakan ruang konsultasi bagi ASN yang sedang menghadapi problematika keluarga. Pendekatan ini bersifat preventif, yakni berupaya menyelesaikan persoalan sejak dini agar tidak berlarut-larut hingga memicu konflik yang lebih serius, termasuk risiko perceraian.
Langkah ini diambil sebagai bentuk keprihatinan Khofifah atas masih tingginya angka perceraian di kalangan aparatur negara. Ia menceritakan bahwa dalam kesehariannya sebagai kepala daerah, dirinya kerap menandatangani berkas izin perceraian, terutama pada hari Jumat. Kondisi inilah yang mendorong Pemprov Jatim untuk menghadirkan sistem pendampingan yang lebih komprehensif, solutif, dan proaktif agar masalah rumah tangga bisa dimediasi sebelum mencapai tahap hukum yang final.
Program PELITA ASN dirancang dengan paradigma inward looking, yakni melihat ke dalam organisasi untuk memastikan kesejahteraan sumber daya manusia aparatur terjaga dengan baik. Khofifah berharap program ini bisa menjadi percontohan bagi pemerintah kabupaten dan kota di seluruh wilayah Jawa Timur. Ia mendorong kepala daerah di tingkat lokal untuk mengadopsi model layanan serupa demi menciptakan lingkungan kerja yang lebih suportif bagi seluruh ASN di Jawa Timur.
Sinergi lintas lembaga menjadi kunci keberhasilan inisiatif ini. Dalam acara tersebut, dilakukan penandatanganan kesepakatan bersama antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya serta Perwakilan BKKBN Jawa Timur. Kerja sama ini memastikan bahwa PELITA ASN didukung oleh tenaga ahli yang kompeten dalam memberikan edukasi, konsultasi, hingga langkah-langkah penyelesaian masalah keluarga secara terintegrasi dan profesional.
Tidak hanya fokus pada keluarga ASN, momentum Harganas ke-33 tersebut juga dimanfaatkan untuk memberikan apresiasi terhadap keberhasilan daerah dalam menekan angka perkawinan anak. Khofifah menyerahkan Penilaian Kinerja Pencegahan Perkawinan Anak (PPA Award) Provinsi Jawa Timur 2026 kepada sejumlah pemerintah kabupaten dan kota yang dinilai inovatif. Penghargaan ini diharapkan mampu memicu semangat daerah lain untuk mereplikasi praktik baik dalam melindungi hak-hak anak dan menurunkan angka pernikahan dini.
Menteri PPPA RI Arifatul Choiri Fauzi memberikan apresiasi tinggi terhadap terobosan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Menurutnya, inovasi seperti PPA Award merupakan langkah konkret yang sangat jarang dilakukan oleh daerah lain, sehingga menempatkan Jawa Timur sebagai pelopor dalam perlindungan perempuan dan anak di tingkat nasional. Kreativitas Pemprov Jatim dalam mengelola isu-isu sosial seringkali menjadi tolok ukur bagi kebijakan di tingkat pusat.
Pada ajang PPA Award 2026, Pemerintah Kota Malang berhasil menyabet Juara I, disusul oleh Pemerintah Kabupaten Trenggalek sebagai Juara II, dan Pemerintah Kota Probolinggo di posisi Juara III. Selain itu, kategori khusus juga diberikan untuk mengapresiasi inovasi terbaik kepada Pemerintah Kota Surabaya, kelembagaan terbaik kepada Pemerintah Kabupaten Lamongan, serta koordinasi lintas sektor terbaik kepada Pemerintah Kabupaten Ngawi.
Acara tersebut berlangsung khidmat dengan dihadiri oleh jajaran pejabat penting, di antaranya Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adhy Karyono, Ketua TP PKK Provinsi Jawa Timur Arumi Bachsin Emil Dardak, Kepala DP3AK Provinsi Jawa Timur Sufi Agustini, serta Direktur RSD Prof. dr. Moeljono, Vitria Dewi. Hadir pula Kepala Perwakilan BKKBN Jawa Timur Shodiqin, jajaran Forkopimda, serta para kepala perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang mendukung penuh implementasi program-program tersebut.
Kehadiran PELITA ASN dan pemberian penghargaan PPA Award menjadi bukti nyata bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Timur menempatkan isu ketahanan keluarga sebagai prioritas dalam pembangunan daerah. Dengan pendekatan yang holistik, mulai dari pendampingan bagi ASN hingga komitmen perlindungan anak di tingkat kabupaten/kota, diharapkan kualitas kehidupan masyarakat Jawa Timur secara keseluruhan akan semakin meningkat.
Langkah ini sekaligus menjadi pengingat bahwa pembangunan sebuah daerah tidak hanya diukur dari angka ekonomi semata, tetapi juga dari stabilitas keluarga yang menjadi unit terkecil dalam masyarakat. Melalui program yang terintegrasi dan berkelanjutan, Pemprov Jatim optimis bahwa berbagai persoalan sosial dapat ditekan, sehingga tercipta masyarakat yang lebih sejahtera, harmonis, dan tangguh di masa depan. Upaya ini pun diharapkan menjadi pemantik bagi daerah lain untuk terus berinovasi dalam mengurus kesejahteraan keluarga secara lebih luas.
