Jakarta – Upaya percepatan pemenuhan dokter spesialis di seluruh Indonesia melalui program pendidikan dokter spesialis berbasis rumah sakit (hospital-based residency) mendapat perhatian serius dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Anggota Komisi X DPR RI, dr. Adela Kanasya Adies, MSc., menekankan bahwa kualitas pendidikan harus tetap menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan program strategis ini.
Pernyataan Adela ini disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar Komisi X DPR RI pada Selasa (23/6/2026). RDP tersebut turut dihadiri perwakilan dari Kementerian Agama, Kementerian Sosial, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, serta Kementerian Kesehatan.
Adela menilai bahwa konsep pendidikan dokter spesialis yang berpusat di rumah sakit memiliki tujuan mulia untuk mengatasi kesenjangan ketersediaan tenaga medis ahli di berbagai daerah. Ia mengapresiasi inisiatif ini sebagai langkah proaktif dalam menjawab kebutuhan mendesak akan dokter spesialis.
"Saya melihat tujuan dari program spesialis berbasis rumah sakit ini sangat baik, terutama untuk mempercepat pemenuhan kebutuhan dokter spesialis di berbagai daerah. Saya sangat mengapresiasi semangat besar di balik kebijakan ini," ujar Adela dalam forum tersebut.
Namun, di balik apresiasinya, Adela memberikan catatan penting. Ia mengingatkan bahwa keberhasilan program ini sangat bergantung pada kesiapan infrastruktur dan sumber daya manusia di rumah sakit yang ditunjuk sebagai tempat pendidikan. Ketersediaan tenaga pendidik klinis yang kompeten dan berdedikasi menjadi kunci utama.
Menurut Adela, rumah sakit pelaksana harus memastikan adanya pembimbing klinis yang tidak hanya memiliki keahlian medis mendalam, tetapi juga kemampuan mengajar dan membimbing para calon dokter spesialis. Kualitas pembimbing akan sangat memengaruhi cara peserta didik menyerap ilmu dan mengembangkan keterampilan klinis mereka.
Lebih lanjut, Adela juga menyoroti pentingnya kurikulum yang komprehensif dan pengalaman klinis yang memadai bagi para peserta didik. Pendidikan dokter spesialis bukan hanya tentang teori, melainkan juga praktik langsung di lapangan. Oleh karena itu, peserta didik harus terpapar pada berbagai kasus medis dengan tingkat kompleksitas yang beragam.
"Paparan terhadap berbagai jenis kasus dengan tingkat kompleksitas yang berbeda menjadi bagian penting dalam membentuk kompetensi dokter spesialis," tegas Adela. Ia menekankan bahwa keragaman kasus akan melatih kemampuan diagnosis, penatalaksanaan, hingga pengambilan keputusan klinis yang tepat pada situasi yang berbeda-beda.
Program pendidikan dokter spesialis berbasis rumah sakit merupakan evolusi dari sistem pendidikan kedokteran yang ada. Sistem ini dirancang untuk menyelaraskan antara kebutuhan praktis di dunia medis dengan proses pembelajaran. Tujuannya adalah agar lulusan dokter spesialis lebih siap menghadapi tantangan di lapangan sejak awal masa bakti mereka.
Sebelumnya, pendidikan dokter spesialis umumnya masih terpusat di perguruan tinggi yang memiliki fakultas kedokteran dan rumah sakit pendidikan afiliasi. Namun, dengan semakin meningkatnya kebutuhan akan dokter spesialis di daerah terpencil dan rumah sakit yang belum memiliki fasilitas pendidikan lengkap, model berbasis rumah sakit menjadi alternatif yang menjanjikan.
Model ini diharapkan dapat mendorong rumah sakit daerah yang memiliki fasilitas memadai untuk turut berperan aktif dalam mencetak dokter spesialis. Hal ini sekaligus dapat mengurangi beban rumah sakit pendidikan utama yang kerapkali sudah sangat padat.
Namun, tantangan dalam implementasinya tidak sedikit. Kualitas rumah sakit yang akan menjadi tempat pendidikan perlu dievaluasi secara ketat. Mulai dari ketersediaan alat medis, sarana prasarana pendukung, hingga rasio antara jumlah pasien dengan jumlah peserta didik dan tenaga pendidik.
Selain itu, perlu ada sistem akreditasi dan evaluasi berkala untuk memastikan standar pendidikan tetap terjaga. Keterlibatan berbagai kementerian terkait, seperti yang terjadi dalam RDP tersebut, menunjukkan adanya sinergi antarlembaga untuk mengawal keberhasilan program ini.
Kementerian Kesehatan, misalnya, memegang peranan krusial dalam menentukan kebutuhan dokter spesialis per daerah dan jenis spesialisasi yang paling dibutuhkan. Sementara itu, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi bersama institusi pendidikan kedokteran akan bertanggung jawab atas kurikulum dan standar akademik.
Pemerintah perlu memastikan adanya insentif yang memadai bagi rumah sakit yang bersedia menjadi pusat pendidikan spesialis, serta bagi para dokter spesialis yang bersedia menjadi pendidik klinis. Dukungan finansial dan non-finansial akan sangat membantu dalam menarik partisipasi aktif dari berbagai pihak.
Peran serta DPR RI, melalui Komisi X yang membidangi pendidikan, akan terus menjadi garda terdepan dalam memastikan bahwa kebijakan yang dikeluarkan tidak hanya bertujuan baik, tetapi juga terlaksana dengan kualitas yang tidak dikompromikan. Pengawasan yang ketat dan dialog yang berkelanjutan dengan eksekutif dan para pemangku kepentingan diharapkan dapat mewujudkan tujuan mulia dari program pendidikan dokter spesialis berbasis rumah sakit ini.
Dengan penekanan pada kualitas pendidikan, diharapkan program ini dapat menghasilkan dokter spesialis yang tidak hanya jumlahnya bertambah, tetapi juga memiliki kompetensi unggul dan siap melayani masyarakat Indonesia secara optimal di manapun mereka bertugas.
