Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Keuangan, menegaskan kesiapannya untuk menambah anggaran penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) apabila eskalasi bencana tersebut semakin meningkat. Kesiapan ini diungkapkan menyusul adanya dana sebesar Rp5 triliun yang telah disiapkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk menghadapi situasi darurat.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyampaikan bahwa penambahan anggaran akan difokuskan pada wilayah-wilayah yang dinilai rawan mengalami karhutla, salah satunya adalah Provinsi Kalimantan. Pernyataan ini menggarisbawahi prioritas pemerintah dalam mengantisipasi dan menangani dampak buruk dari kebakaran hutan dan lahan, terutama di daerah yang sering terdampak.
Sebelumnya, Kepala BNPB, Letjen TNI Suharyanto, telah mengonfirmasi bahwa pihaknya telah memiliki anggaran sebesar Rp5 triliun yang siap digunakan untuk penanganan karhutla. Angka ini merupakan komitmen BNPB dalam menyediakan sumber daya yang memadai untuk mitigasi dan respons bencana.
Sementara itu, Staf Ahli Bidang Pengeluaran Negara Kemenkeu, Kun Sri Budiasih, menambahkan bahwa alokasi anggaran untuk karhutla bersifat dinamis. Artinya, jika kebutuhan penanganan meningkat melebihi anggaran yang tersedia, Kemenkeu siap untuk melakukan penambahan. “Kita sudah siapkan, dan kalau memang kurang, kita akan tambah,” ujar Kun Sri Budiasih pada hari Selasa (13/6/2023).
Adanya dana sebesar Rp5 triliun yang telah disiapkan BNPB dan kesiapan Kemenkeu untuk menambah anggaran menunjukkan langkah proaktif pemerintah dalam mengelola risiko bencana karhutla. Fokus pada wilayah rawan seperti Kalimantan diharapkan dapat meminimalkan dampak kerugian baik dari sisi lingkungan maupun sosial ekonomi.
