Pemerintah Indonesia kini tengah tancap gas untuk memastikan seluruh pelosok negeri mendapatkan akses listrik. Langkah strategis ini dilakukan demi mengejar target rasio elektrifikasi nasional yang ditargetkan mencapai 100 persen pada tahun 2029 mendatang.
Upaya percepatan ini telah memiliki landasan hukum yang kuat. Pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026. Selain itu, terdapat Keputusan Menteri ESDM Nomor 316.K/TL.03/MEM.L/2025 yang menjadi pedoman teknis peta jalan program listrik perdesaan.
Kepala Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI, Muhammad Qodari, mengungkapkan bahwa target utama kebijakan ini adalah melistriki wilayah yang selama ini belum terjangkau jaringan PT PLN. Pemerintah juga berkomitmen memberikan bantuan bagi masyarakat kurang mampu.
Program Bantuan Pasang Baru Listrik atau BPBL akan disalurkan kepada rumah tangga tidak mampu setelah infrastruktur jaringan listrik tersedia di lokasi tersebut. Qodari menyampaikannya dalam konferensi pers di Gedung Bakom, Jakarta Pusat, pada Kamis, 2 Juli 2026.
Untuk mencapai target tersebut, pemerintah telah menyiapkan tiga strategi utama. Pertama, perluasan jaringan listrik akan dilakukan secara masif ke wilayah-wilayah yang lokasinya berdekatan dengan jaringan distribusi PT PLN yang sudah ada saat ini.
Strategi kedua adalah pembangunan mini grid yang memanfaatkan potensi energi setempat. Skema ini akan mengedepankan penggunaan energi baru terbarukan untuk melayani kebutuhan listrik permukiman komunal di wilayah terpencil maupun kawasan kepulauan.
Taktik ketiga difokuskan pada penyediaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya atau PLTS individual yang dilengkapi dengan sistem baterai. Opsi ini menjadi solusi bagi permukiman yang lokasinya sangat tersebar dan dinilai kurang ekonomis jika harus dijangkau oleh jaringan listrik konvensional.
Langkah ini diambil dengan mempertimbangkan kondisi geografis Indonesia yang menantang. Dengan tiga pendekatan berbeda, pemerintah berharap tidak ada lagi rumah tangga yang tertinggal dalam mendapatkan akses energi listrik.
Berdasarkan data terbaru dari PT PLN, capaian rasio elektrifikasi nasional saat ini sebenarnya sudah sangat baik. Angkanya telah menyentuh 99,83 persen dari total jumlah rumah tangga di seluruh Indonesia.
Sementara itu, rasio desa berlistrik kini telah mencatatkan angka 99,97 persen. Adapun rasio elektrifikasi yang dilayani secara langsung oleh jaringan PT PLN berada pada posisi 98,56 persen.
Pemerintah optimis bahwa melalui sinergi program dan eksekusi yang tepat sasaran, target elektrifikasi 100 persen akan tercapai sesuai jadwal. Akses energi yang merata diyakini menjadi kunci utama dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat di daerah terpencil.
