Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, mengonfirmasi bahwa pemerintah akan menanggung biaya gaji manajer Koperasi Desa (Kopdes) selama periode dua tahun. Kebijakan ini diambil sebagai langkah strategis untuk memastikan penyaluran subsidi yang lebih tepat sasaran dan efektif.
Menurut Purbaya, durasi dua tahun tersebut dianggap cukup untuk memberikan waktu bagi Kopdes dalam berbenah dan meningkatkan kapasitasnya. “Kita berikan waktu dua tahun untuk mereka, agar bisa memperbaiki tata kelola dan operasionalnya,” jelas Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa dalam sebuah kesempatan.
Langkah ini diharapkan dapat memperkuat fondasi Kopdes, sehingga ke depannya mereka mampu menjalankan fungsi utamanya dalam mengelola dan menyalurkan berbagai bentuk bantuan dan subsidi dari pemerintah kepada masyarakat desa secara optimal. Dengan adanya manajer yang profesional dan didukung oleh pemerintah di awal masa transisi, diharapkan tidak ada lagi kebocoran atau kesalahan dalam penyaluran bantuan.
Purbaya menambahkan bahwa anggaran untuk gaji manajer Kopdes ini akan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). “Ini kan APBN, jadi kita yang tanggung,” tegasnya.
Lebih lanjut, Menkeu menekankan bahwa keberadaan manajer Kopdes yang dibiayai negara ini bukan bertujuan untuk membentuk badan usaha baru atau struktur pemerintahan baru di tingkat desa. Fokus utamanya adalah pada peningkatan efektivitas pengelolaan koperasi agar program-program pemerintah yang menyasar masyarakat pedesaan dapat berjalan sesuai harapan dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh para penerima.
Kebijakan ini juga sejalan dengan upaya pemerintah untuk terus melakukan perbaikan tata kelola di berbagai sektor, termasuk dalam hal penyaluran bantuan sosial dan subsidi. Dengan adanya profesionalisme dalam pengelolaan Kopdes, diharapkan kepercayaan publik terhadap program-program pemerintah juga akan semakin meningkat.
