Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) melalui Sekretaris Jenderal Hasto Kristiyanto menyuarakan keprihatinan mendalam terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diusung oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Program ini dinilai berpotensi menggerus alokasi anggaran untuk sektor pendidikan.
Hasto Kristiyanto secara tegas mengemukakan bahwa PDI Perjuangan memiliki pandangan yang berbeda mengenai konsep gagasan yang diwariskan oleh Bung Karno. Ia menekankan bahwa fokus pada pendidikan adalah prioritas utama dalam mewujudkan cita-cita bangsa, sebuah prinsip yang diyakini tidak sejalan dengan program MBG yang dinilai berisiko mengurangi dana pendidikan.
Menurut Hasto, gagasan Bung Karno, yang tertuang dalam visi dan misi PDI Perjuangan, selalu menempatkan pendidikan sebagai fondasi utama kemajuan bangsa. Ia menyoroti bahwa investasi pada sumber daya manusia melalui pendidikan merupakan kunci untuk menciptakan generasi penerus yang berkualitas dan mampu membawa Indonesia ke arah yang lebih baik. “Pendidikan adalah fondasi utama. Jangan sampai ada pemangkasan anggaran pendidikan demi program lain,” ujar Hasto dalam sebuah pernyataan yang disampaikan pada hari Rabu (5/6/2024).
Lebih lanjut, Hasto Kristiyanto menyinggung tentang bagaimana program MBG yang digagas oleh pemerintahan Prabowo Subianto ini berpotensi mengorbankan anggaran pendidikan. Ia berargumen bahwa meskipun tujuan dari program MBG, yakni memberikan gizi bagi anak-anak, sangat mulia, namun pelaksanaannya tidak boleh berdampak negatif pada sektor pendidikan yang merupakan investasi jangka panjang bagi bangsa. “Kita harus pastikan bahwa anggaran pendidikan tidak dikorbankan. Gagasan Bung Karno adalah mendidik rakyat, bukan hanya memberi makan,” tegas Hasto.
PDI Perjuangan mengingatkan bahwa keberlanjutan pembangunan bangsa sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusia yang dihasilkan. Oleh karena itu, penguatan sektor pendidikan harus tetap menjadi prioritas utama, bahkan ketika ada program-program baru yang dianggap penting. Perbedaan pandangan ini menunjukkan adanya perbedaan prioritas antara PDI Perjuangan dengan arah kebijakan yang diambil oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto terkait alokasi anggaran negara.
