Keberadaan juru parkir liar yang kerap disapa ‘Pak Ogah’ di sejumlah titik persimpangan Ibu Kota justru berpotensi memperparah kemacetan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyatakan bahwa kehadiran mereka tidak memberikan solusi, melainkan menciptakan persoalan baru bagi kelancaran arus lalu lintas.
Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo, mengungkapkan bahwa banyak area yang seharusnya tidak memerlukan pengaturan lalu lintas tambahan justru dipenuhi oleh Pak Ogah. “Di beberapa titik, kami melihat justru Pak Ogah ini menimbulkan kemacetan baru,” ujar Syafrin saat ditemui di Balai Kota DKI Jakarta pada Senin (20/5/2024).
Ia menjelaskan, tindakan Pak Ogah yang terkadang menghentikan kendaraan secara sepihak tanpa memperhatikan alur lalu lintas yang ada, seringkali menjadi penyebab utama terjadinya penumpukan kendaraan. Pengaturan yang dilakukan oleh mereka seringkali tidak sesuai dengan prinsip manajemen lalu lintas yang terstruktur dan terkoordinasi.
Syafrin menambahkan, Dishub DKI Jakarta telah melakukan berbagai upaya untuk menertibkan keberadaan Pak Ogah. Namun, penertiban yang dilakukan seringkali tidak efektif karena mereka kembali muncul di lokasi yang sama. “Kami sudah berulang kali melakukan penertiban, tapi mereka tetap kembali lagi,” keluhnya.
Lebih lanjut, Syafrin menegaskan bahwa Pemprov DKI Jakarta tidak pernah memberikan izin resmi kepada individu manapun untuk menjadi pengatur lalu lintas di jalan raya, terutama di persimpangan. Pengaturan lalu lintas yang sah hanya dilakukan oleh petugas resmi dari Dinas Perhubungan yang dilengkapi dengan seragam dan identitas.
“Kami mengimbau kepada masyarakat untuk tidak memberikan uang kepada Pak Ogah. Uang yang diberikan justru akan memicu mereka untuk terus beroperasi dan semakin mengganggu kelancaran lalu lintas,” imbau Syafrin.
Data dari Dinas Perhubungan DKI Jakarta mencatat, sedikitnya ada ratusan titik di Jakarta yang kerap menjadi lokasi mangkal para Pak Ogah. Keberadaan mereka tidak hanya menyebabkan kemacetan, tetapi juga berpotensi meningkatkan angka kecelakaan lalu lintas akibat pengaturan yang semrawut.
