Jakarta – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas Presiden terpilih Prabowo Subianto, meskipun memiliki potensi perputaran ekonomi fantastis mencapai lebih dari Rp120 triliun per tahun, ternyata belum sepenuhnya dirasakan manfaatnya oleh para pelaku ekonomi di tingkat akar rumput. Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, menyoroti bahwa dampak ekonomi yang signifikan ini belum menetes secara optimal kepada petani, peternak, nelayan, koperasi, hingga pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) lokal. Kondisi ini memerlukan perbaikan tata kelola dan penguatan rantai pasok agar tujuan inklusif program dapat tercapai.
Pernyataan tersebut disampaikan Luhut usai menggelar pertemuan penting dengan dua Wakil Kepala Badan Gizi Nasional, Agustina Arumsari dan Mayjen TNI Trenggono. Diskusi yang berlangsung intensif ini berfokus pada evaluasi mendalam serta upaya perbaikan tata kelola program unggulan yang akan menjadi prioritas pemerintahan mendatang. Dalam kesempatan itu, Luhut juga menyerahkan hasil survei lapangan pelaksanaan MBG yang sebelumnya telah ia laporkan langsung kepada Presiden.
Luhut menegaskan kembali komitmennya terhadap keinginan Presiden agar program berskala besar ini dikelola berdasarkan data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Akuntabilitas dan pengawasan yang ketat menjadi kunci utama untuk memastikan setiap rupiah belanja pangan dari program MBG memberikan dampak positif yang maksimal. Hal ini sejalan dengan visi pemerintah untuk menciptakan ekosistem ekonomi yang transparan dan efisien.
Berdasarkan kajian komprehensif yang telah dilakukan oleh Dewan Ekonomi Nasional di 800 titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia, potensi perputaran belanja pangan program MBG memang sangat besar, diperkirakan mencapai lebih dari Rp120 triliun setiap tahun. Angka ini tidak hanya mencerminkan skala program, tetapi juga potensi penyerapan tenaga kerja yang masif, sekitar 1,2 juta orang. Dampak berganda atau multiplier effect dari program ini, menurut Luhut, sudah mulai terlihat di berbagai daerah, menunjukkan vitalitasnya dalam menggerakkan ekonomi lokal.
Namun, di balik potensi besar tersebut, Luhut tidak menampik adanya tantangan signifikan. Ia mengakui bahwa manfaat ekonomi yang sejatinya diharapkan dapat mengalir hingga ke lapisan masyarakat paling bawah, masih belum sepenuhnya terwujud. "Banyak petani, peternak, nelayan, koperasi, dan UMKM lokal yang belum mampu terhubung secara optimal ke dalam rantai pasok program," ujar Luhut, menyoroti celah dalam sistem distribusi yang ada.
Menurut analisis DEN, tantangan utama dalam implementasi MBG bukan terletak pada penyediaan fasilitas dapur untuk mengolah makanan, melainkan pada aspek yang lebih fundamental: ketahanan rantai pasok, ketersediaan komoditas pangan secara berkelanjutan, kapasitas pemasok skala kecil untuk memenuhi kebutuhan besar, serta tata kelola kemitraan yang belum terstruktur dengan baik. Permasalahan ini mengindikasikan bahwa tanpa intervensi yang tepat, potensi ekonomi program akan sulit terdistribusi secara merata.
Luhut menekankan bahwa persoalan kompleks ini tidak dapat diselesaikan hanya oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) saja. Diperlukan sinergi dan kolaborasi lintas sektoral yang kuat. Ia menyerukan adanya kerja sama yang solid antara kementerian terkait, pemerintah daerah, lembaga pengawasan, perbankan sebagai penyedia modal, koperasi sebagai agregator, hingga pelaku usaha swasta. Tujuannya adalah untuk menciptakan ekosistem yang terintegrasi, di mana manfaat ekonomi program dapat dirasakan lebih luas oleh seluruh masyarakat, khususnya mereka yang berada di ujung rantai pasok.
Dewan Ekonomi Nasional menyatakan kesiapannya untuk berkolaborasi secara penuh dengan Badan Gizi Nasional dalam merumuskan langkah-langkah strategis yang konkret. Fokus utama adalah memperkuat ekosistem rantai pasok MBG, mulai dari hulu hingga hilir, memastikan bahwa produk pangan lokal dapat terserap optimal dan memberikan nilai tambah bagi produsen kecil. Penguatan ini diharapkan mampu mengatasi hambatan-hambatan yang saat ini menghalangi petani, peternak, dan UMKM lokal untuk berpartisipasi aktif dalam program.
"Hasil kajian yang kami serahkan hari ini merupakan bentuk komitmen penuh kami agar pelaksanaan MBG semakin akuntabel, efisien, dan membawa dampak ekonomi yang inklusif bagi seluruh masyarakat Indonesia," pungkas Luhut. Komitmen ini menandai upaya serius pemerintah untuk tidak hanya memastikan ketersediaan gizi bagi anak-anak Indonesia, tetapi juga menjadikan program ini sebagai motor penggerak ekonomi kerakyatan yang berkelanjutan dan merata. Langkah-langkah perbaikan tata kelola ini diharapkan dapat segera diimplementasikan untuk mewujudkan visi program MBG yang lebih efektif dan berdaya guna.
