Kepastian hukum yang kokoh menjadi elemen krusial untuk menjadikan obligasi daerah sebagai instrumen pembiayaan yang aman dan menarik minat investor, termasuk untuk potensi penerbitan pada tahun 2026. Ketua Fraksi Partai Golkar (FPG) MPR RI, Melchias Markus Mekeng, menekankan pentingnya penyusunan regulasi yang menyeluruh sebagai fondasi utama. Tanpa payung hukum yang setara dengan surat utang negara, instrumen ini diyakini akan menghadapi hambatan signifikan dalam perkembangannya.
Pernyataan Mekeng ini disampaikan dalam sebuah diskusi publik di Tangerang Selatan yang mengangkat tema "Obligasi Daerah Sebagai Salah Satu Alternatif Pembiayaan Daerah dan Instrumen Investasi Publik." Menurutnya, investor akan selalu menimbang aspek tata kelola dan legalitas sebelum memutuskan untuk menanamkan modalnya. Kepercayaan pasar hanya bisa terbangun jika proses penerbitan obligasi daerah didasarkan pada aturan yang jelas, transparan, dan memberikan jaminan hukum yang kuat.
Mekeng memandang obligasi daerah sebagai alat strategis untuk mendanai berbagai proyek pembangunan di tingkat daerah, khususnya proyek-proyek produktif yang dapat memberikan dampak ekonomi dan sosial luas bagi masyarakat. Ia berpendapat bahwa kemajuan daerah akan sulit tercapai tanpa memanfaatkan instrumen pembiayaan inovatif seperti obligasi daerah. Dana yang dihimpun diharapkan dapat dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur vital dan strategis yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang.
Dalam forum yang sama, Mekeng juga mengusulkan adanya mekanisme penjaminan langsung dari pemerintah pusat. Penjaminan ini diharapkan dapat memperkuat posisi obligasi daerah di mata pasar dan memberikan rasa aman ekstra bagi para investor. Dukungan dari pemerintah pusat dianggap sebagai kunci utama untuk membangun kepercayaan pasar atau market confidence terhadap instrumen investasi baru ini. Selain itu, ia mendorong kolaborasi aktif dari seluruh pemangku kepentingan di industri keuangan untuk menciptakan ekosistem pasar obligasi daerah yang sehat, likuid, dan berkelanjutan.
Menanggapi hal tersebut, Direktur Mandiri Sekuritas, Sherry Juwita Lestari, berbagi pengalaman perusahaannya yang telah aktif mendampingi persiapan penerbitan obligasi daerah sejak tahun 2013. Beberapa pemerintah daerah yang telah mendapatkan pendampingan antara lain Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, dan DKI Jakarta. Meskipun regulasi yang ada saat ini dinilai sudah cukup mendukung, Sherry mencatat masih ada beberapa kendala mendasar yang perlu segera diatasi, seperti kurangnya pemahaman mendalam dari pemerintah daerah mengenai mekanisme pasar modal dan kebutuhan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di sektor keuangan daerah.
Sherry juga menyoroti pentingnya pemerintah daerah memahami dinamika pasar obligasi yang rentan terhadap sentimen ekonomi makro dan kondisi geopolitik global. Fleksibilitas dalam menentukan tingkat kupon atau bunga obligasi menjadi catatan penting, di mana penetapan suku bunga tidak bisa dilakukan terlalu dini karena kondisi pasar yang dinamis. Penentuan imbal hasil harus mengikuti tren pasar terbaru dan mempertimbangkan tingkat risiko berdasarkan pemeringkatan kredit daerah. Untuk memperluas cakupan investor, Sherry menyarankan penggunaan struktur multi-tenor dalam penerbitan obligasi daerah agar lebih ramah pasar dan memungkinkan partisipasi dari berbagai profil investor.
Pandangan optimis datang dari Direktur Utama BNI Asset Management, Mungki Ariwibowo Adil, yang melihat potensi besar obligasi daerah sebagai kelas aset baru yang dapat memperdalam struktur pasar modal di Indonesia. Ia membandingkan pasar obligasi Indonesia dengan negara-negara tetangga di ASEAN, yang menunjukkan masih tersedianya ruang pertumbuhan yang lebar bagi instrumen keuangan baru di tanah air. Keberhasilan transaksi perdana atau debut issuance dianggap sebagai standar acuan penting yang akan membuka jalan bagi daerah lain untuk melakukan langkah serupa di masa depan.
Mungki menjelaskan bahwa investor institusi mempertimbangkan lima indikator utama sebelum menyuntikkan dana, yang meliputi kesehatan fiskal daerah, rekam jejak pengelolaan utang, tata kelola pemerintahan yang baik, potensi pendapatan daerah, dan prospek pertumbuhan ekonomi. Investor tidak hanya melihat nama besar suatu daerah, tetapi lebih kepada kemampuan daerah tersebut dalam memenuhi kewajiban finansialnya.
Dari sisi infrastruktur pasar modal, Direktur Utama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), Samsul Hidayat, menjamin kesiapan sistem administrasi dan penyimpanan efek KSEI untuk melayani penerbitan obligasi daerah. KSEI akan mengawal seluruh siklus administrasi mulai dari pencatatan data kepemilikan, distribusi pembayaran bunga, hingga pelunasan pokok saat jatuh tempo. Dengan lebih dari 28 juta investor yang memiliki nomor identitas investor atau Single Investor Identification (SID), basis investor potensial untuk menyerap obligasi daerah dinilai sudah memadai.
Sebagai bentuk dukungan nyata, KSEI berencana memberikan insentif khusus bagi daerah yang menjadi pionir penerbitan obligasi daerah, termasuk peniadaan biaya layanan tertentu untuk meringankan beban pemerintah daerah. Langkah ini diharapkan dapat memacu semangat pemerintah daerah untuk segera memanfaatkan pasar modal sebagai sumber pendanaan alternatif yang aman dan efisien.
Diskusi strategis ini turut dihadiri oleh jajaran petinggi Fraksi Partai Golkar MPR RI, para narasumber ahli dari Mandiri Sekuritas, BNI Asset Management, KSEI, serta perwakilan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan lembaga pemeringkat efek seperti PEFINDO. Kehadiran para pakar dari berbagai instansi ini memberikan perspektif komprehensif mengenai potensi dan tantangan dalam pengembangan instrumen obligasi daerah di Indonesia.
