Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu kini menghadapi tekanan domestik yang signifikan menyusul tercapainya kesepakatan damai antara Amerika Serikat dan Iran. Laporan dari Financial Times mengungkap adanya kekecewaan dan frustrasi baik dari kubu oposisi maupun sekutu politik Netanyahu. Mereka menyoroti kegagalan Israel dalam mencapai tujuan perang yang dicanangkan, sementara AS justru merangkul Iran melalui sebuah mufakat.
Awalnya, Israel berharap dapat meyakinkan Amerika Serikat untuk bergabung dalam serangan terhadap Iran, dengan ambisi menggulingkan rezim Teheran. Namun, realitas yang terjadi justru berbanding terbalik. Setelah kematian Ayatollah Ali Khamenei akibat serangan, kepemimpinan Iran justru diteruskan oleh putranya, Mojtaba Hosseini Khamenei. Hal ini secara langsung menggagalkan salah satu skenario utama yang diharapkan Israel.
Lebih lanjut, program rudal balistik Iran yang menjadi ancaman serius bagi keamanan Israel, tidak tersentuh sama sekali dalam kesepakatan yang dicapai antara AS dan Iran. Israel telah berulang kali menyatakan keinginannya untuk melenyapkan seluruh rudal balistik Iran. Namun, kesepakatan tersebut secara spesifik hanya berfokus pada program nuklir Iran, meninggalkan isu rudal sebagai potensi masalah di kemudian hari.
Selain itu, proksi-proksi Iran yang aktif di berbagai kawasan Timur Tengah juga tampaknya aman dari intervensi. Kelompok milisi yang mendapatkan dukungan dari Teheran tidak menjadi bagian dari pembahasan dalam kesepakatan AS-Iran, yang tampaknya lebih memprioritaskan penyelesaian isu program nuklir.
Kesepakatan antara Amerika Serikat dan Iran sendiri telah terjalin pada Minggu, 14 Juni. Benjamin Netanyahu baru memberikan tanggapan publik pada keesokan harinya, Senin, 15 Juni. Dalam pernyataannya, ia berusaha meyakinkan publik Israel bahwa serangan yang dilancarkan oleh negaranya terhadap Iran telah berhasil melindungi Israel dari berbagai ancaman.
Netanyahu juga terlihat berhati-hati dalam memberikan kritik terhadap keputusan Presiden AS saat itu, Donald Trump, yang memilih untuk mencapai kesepakatan dengan Iran. "Dia adalah presiden Amerika Serikat. Saya perdana menteri Israel. Seringkali kami memiliki pandangan yang sama, tetapi ada juga saat-saat di mana kami memiliki pandangan berbeda. Saya bertanggung jawab atas kepentingan keamanan Israel dan menjunjung tinggi hal tersebut," ujar Netanyahu, menekankan posisinya sebagai pemimpin yang mengutamakan kepentingan nasional.
Dalam upaya meredakan situasi, Netanyahu mencoba menjauhkan diri dari keputusan Trump, menegaskan bahwa kesepakatan tersebut adalah inisiatif AS. "Kesepakatan ini dilakukan oleh presiden Amerika Serikat… itu keputusannya dan dia yang memimpinnya. Saya menyampaikan pendapat saya dalam percakapan kami," imbuhnya, menunjukkan bahwa Israel memiliki pandangan yang berbeda namun menghormati kedaulatan AS dalam pengambilan keputusan.
Kritik pedas datang dari berbagai kalangan di Israel. Nahum Barnea, seorang kritikus terkemuka, menyuarakan keprihatinan atas ketidakmampuan Netanyahu dalam mencapai tujuan perang yang telah dicanangkan. Melalui tulisannya di harian Yedioth Ahronoth, Barnea mempertanyakan kapasitas Netanyahu dalam memengaruhi keputusan Trump sebelum kesepakatan tercapai, serta nasib kebebasan operasi Israel pasca-kesepakatan tersebut. "Dia adalah pelayan yang pura-pura memberontak. Pemberontakan ini tidak akan berhasil," tulis Barnea, menyiratkan adanya ketidakberdayaan dalam posisi Israel.
Pemimpin oposisi Israel, Yair Lapid, turut melontarkan kritik serupa. Ia menuding Netanyahu telah membual mengenai keberhasilan Israel dalam mengubah lanskap Timur Tengah. "Netanyahu terus mengatakan kepada semua orang: ‘Kita sudah mengubah Timur Tengah.’ Masalahnya adalah, karena kelalaian, kesombongan, ketiadaan tim profesional yang memadai, dan penilaian yang dipengaruhi oleh hal-hal lain, ia justru mengubahnya menjadi lebih buruk," ujar Lapid melalui media sosial X, menggarisbawahi dampak negatif dari kebijakan yang diambil.
Pada Rabu, 17 Juni, Amerika Serikat dan Iran secara resmi menandatangani nota kesepahaman (MoU). Penandatanganan dilakukan secara jarak jauh oleh Presiden AS saat itu dan Presiden Iran Masoud Pezeshkian. Rincian MoU yang mencakup 14 poin tersebut kemudian diungkap ke publik. Sejumlah pihak menilai isi kesepakatan ini lebih menguntungkan Iran, yang menunjukkan adanya pergeseran kekuatan dalam negosiasi tersebut.
Menanggapi dinamika ini, seorang pejabat Israel yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan kepada CNN bahwa Netanyahu secara diam-diam berupaya untuk memodifikasi kesepakatan AS-Iran. Upaya ini dilakukan melalui berbagai saluran, termasuk media sayap kanan dan senator AS yang memiliki kedekatan dengannya. Tujuannya adalah untuk memberikan tekanan kepada pemerintahan AS agar kembali berpihak pada Israel dalam negosiasi yang masih akan berlanjut dalam 60 hari ke depan sebelum perjanjian final dibuat. Kantor Perdana Menteri Israel sendiri hingga kini belum memberikan komentar resmi terkait upaya ini. Perkembangan ini menandakan ketidakpastian yang terus membayangi hubungan bilateral dan stabilitas regional pasca-kesepakatan tersebut.
