Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, memastikan alokasi dana sebesar Rp 5 triliun siap dikucurkan untuk penanganan dan pemulihan pascagempa bumi yang mengguncang Nusa Tenggara Timur (NTT). Dana ini akan diprioritaskan untuk perbaikan infrastruktur yang rusak akibat gempa.
Dalam pernyataannya, Basuki Hadimuljono menegaskan komitmen pemerintah untuk segera memulihkan kondisi pasca-bencana. “Anggaran Rp 5 triliun ini sudah siap dan akan segera kita cairkan untuk membantu masyarakat NTT bangkit kembali,” ujar Menteri Basuki.
Perincian penggunaan dana tersebut mencakup perbaikan rumah warga yang rusak, baik kategori rusak ringan, sedang, maupun berat. Selain itu, anggaran ini juga akan dialokasikan untuk revitalisasi fasilitas umum seperti sekolah, tempat ibadah, dan infrastruktur dasar lainnya yang terdampak gempa. Pemerintah juga akan fokus pada pemulihan akses jalan dan jembatan yang krusial untuk distribusi bantuan dan aktivitas ekonomi masyarakat.
Pemerintah menargetkan proses rehabilitasi dan rekonstruksi dapat berjalan cepat agar aktivitas masyarakat dapat kembali normal. “Kita akan bekerja secepat mungkin agar masyarakat bisa kembali beraktivitas dan daerah terdampak bisa pulih sepenuhnya,” tambahnya.
Gempa bumi yang melanda NTT pada awal April 2021 lalu telah menyebabkan kerusakan signifikan di berbagai wilayah, termasuk Kota Kupang, Kabupaten Flores Timur, Alor, Lembata, dan sekitarnya. Data sementara mencatat ribuan rumah mengalami kerusakan dan banyak fasilitas publik yang terdampak. Bantuan dari berbagai pihak terus mengalir, namun kebutuhan untuk pemulihan jangka panjang tetap memerlukan dukungan anggaran yang besar dari pemerintah.
Alokasi dana sebesar Rp 5 triliun ini diharapkan dapat menjadi stimulus penting dalam upaya pemulihan ekonomi dan sosial di NTT. Menteri Basuki juga menginstruksikan jajarannya di Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BPPJN) Wilayah NTT untuk berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat dalam menyusun rencana detail pelaksanaan perbaikan. Penyaluran bantuan dan pelaksanaan proyek perbaikan akan diawasi ketat untuk memastikan efektivitas dan akuntabilitas penggunaan anggaran.
