Menteri Pertanian Amran Sulaiman memerintahkan pencabutan izin edar bagi produk beras fortifikasi yang terbukti tidak memenuhi standar kualitas. Langkah tegas ini diambil menyusul temuan adanya beras fortifikasi yang tidak lolos uji kelayakan.
Keputusan ini disampaikan langsung oleh Amran Sulaiman pada Selasa, 26 Maret 2024. Ia menegaskan bahwa perlindungan konsumen menjadi prioritas utama dalam kebijakan pangan nasional. “Kita tidak mau masyarakat mengonsumsi produk yang tidak berkualitas,” ujar Amran saat memberikan keterangan.
Lebih lanjut, Amran menjelaskan bahwa pencabutan izin edar ini menyasar beras fortifikasi yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pertanian. Spesifikasi tersebut mencakup berbagai aspek penting untuk memastikan kualitas dan keamanan pangan bagi masyarakat.
Sebagai tindak lanjut dari instruksi pencabutan izin edar tersebut, Amran Sulaiman juga memerintahkan perluasan cakupan pengawasan terhadap produk beras fortifikasi. Pengawasan yang lebih ketat dan menyeluruh ini bertujuan untuk mencegah peredaran produk pangan yang berpotensi membahayakan kesehatan konsumen di pasaran.
Melalui perluasan pengawasan ini, diharapkan seluruh produsen beras fortifikasi dapat lebih patuh terhadap standar yang berlaku. Kementerian Pertanian berkomitmen untuk terus melakukan evaluasi dan audit berkala guna memastikan setiap produk pangan yang beredar di masyarakat telah memenuhi persyaratan kualitas, keamanan, dan mutu yang ditetapkan.
Amran Sulaiman menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, produsen, dan konsumen dalam menjaga kualitas pangan. Ia mengimbau masyarakat untuk lebih kritis dalam memilih produk pangan dan melaporkan jika menemukan produk yang mencurigakan.
