Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Maruarar Sirait mengusulkan dilakukannya audit investigasi oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap PT Adhi Commuter Properti. Usulan ini muncul menyusul maraknya keluhan dari konsumen terkait isu pengembalian dana (refund) dan kondisi keuangan perusahaan yang dilaporkan negatif.
Langkah ini diambil sebagai respons atas berbagai aduan yang diterima Kementerian PUPR. Maruarar Sirait menyatakan keprihatinannya terhadap nasib para konsumen yang merasa dirugikan. Ia menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan proyek properti, terutama yang melibatkan dana konsumen.
Audit investigasi oleh BPK diharapkan dapat mengungkap secara mendalam duduk permasalahan yang terjadi di internal Adhi Commuter Properti. Fokus utama audit akan mencakup proses refund kepada konsumen dan evaluasi terhadap kesehatan finansial perusahaan. Menteri Maruarar Sirait berharap hasil audit ini dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai situasi yang sebenarnya dan menjadi dasar untuk langkah-langkah perbaikan selanjutnya.
Dalam pernyataannya, Maruarar Sirait mengutip keluhan konsumen yang telah diterima. “Kami menerima banyak keluhan dari konsumen, terutama terkait masalah refund yang belum terselesaikan dan kondisi keuangan perusahaan yang negatif,” ungkapnya. Pernyataan ini mengindikasikan adanya indikasi masalah serius yang perlu segera ditangani.
Menteri PUPR juga menegaskan komitmennya untuk melindungi hak-hak konsumen. Ia berjanji akan terus mengawal proses ini hingga tuntas dan memastikan bahwa setiap persoalan dapat diselesaikan dengan adil. Audit BPK ini merupakan salah satu upaya konkret dari Kementerian PUPR untuk memastikan bahwa pengembang properti beroperasi secara profesional dan bertanggung jawab.
PT Adhi Commuter Properti sendiri merupakan anak usaha dari PT Adhi Karya (Persero) Tbk. Dengan skala bisnis yang cukup besar, masalah yang dihadapi perusahaan ini berpotensi menimbulkan dampak yang luas. Oleh karena itu, audit investigasi oleh BPK menjadi krusial untuk memulihkan kepercayaan publik dan memastikan keberlanjutan operasional perusahaan sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik.
