Menkes Dorong Kemandirian Obat Nasional: Pabrik Plasma Pertama Siap Komersialisasi

Rini Widiyarti

JAKARTA – Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI) menegaskan komitmennya untuk mendorong lompatan besar dalam kemandirian obat nasional melalui fasilitasi kemitraan strategis dan integrasi ekosistem kelembagaan pemerintah. Langkah ini diharapkan dapat mengoptimalkan proses hilirisasi industri farmasi dalam negeri.

Penegasan tersebut disampaikan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin saat melakukan kunjungan kerja ke fasilitas hilirisasi milik PT SK Plasma Core Indonesia di Jakarta pada Rabu (3/6/2026). Kunjungan ini bertujuan untuk meninjau langsung kesiapan komersialisasi pabrik fraksinasi plasma pertama di Indonesia, sebuah tonggak sejarah penting dalam upaya penguatan ketahanan kesehatan nasional.

"Kami pasti akan mendukung penuh dan mencari cara terbaik untuk menstrukturkan kerjasama ini dengan baik," ujar Menkes Budi. Ia menambahkan bahwa pemerintah siap bergerak melalui integrasi dengan institusi keuangan seperti Danantara, serta bersinergi dengan holding Badan Usaha Milik Negara (BUMN) farmasi, termasuk Bio Farma. Dukungan ini bukan sekadar janji di atas kertas, melainkan komitmen untuk memastikan kerja sama berjalan efektif dan memberikan dampak nyata bagi kemandirian industri kesehatan Indonesia.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Budi mengungkapkan rencana jangka panjang Kemenkes untuk menyusun peta jalan industri layanan kesehatan Indonesia yang mencakup sektor farmasi, layanan rumah sakit, hingga alat kesehatan, dengan rentang waktu 5, 15, hingga 30 tahun ke depan. "Jika kita bisa mengulang kecepatan pembangunan pabrik plasma ini untuk produksi bahan baku obat lokal, vaksin, dan obat inovatif lainnya, ketahanan kesehatan kita akan sangat kuat," jelasnya.

Pemerintah mengapresiasi efisiensi regulasi dan kecepatan eksekusi proyek yang dijalankan oleh SK Plasma Core Indonesia. Proyek pembangunan pabrik fraksinasi plasma ini telah berjalan masif sejak perubahan regulasi dilakukan pada tahun 2023 dan ditargetkan beroperasi penuh pada tahun 2027. Kecepatan pembangunan pabrik ini menjadi tolok ukur keberhasilan dalam mengintegrasikan berbagai pemangku kepentingan.

Presiden Direktur SK Plasma Core Indonesia, Hyunho Roh, menyambut baik dukungan penuh dari Kemenkes RI dan menyatakan kesiapan perusahaannya untuk melangkah ke fase berikutnya. Ini mencakup pengembangan bank plasma di Indonesia serta riset farmasi tingkat lanjut. "Kami sangat berterima kasih atas perhatian dan dukungan berkelanjutan dari Kementerian Kesehatan. Saat pertama kali kami datang ke Kemenkes untuk meminta izin usaha, kami berjanji akan membangun pabrik fraksinasi plasma ini dalam waktu dua tahun, dan hari ini pabrik tersebut telah selesai dibangun. Saat ini kami sedang menunggu proses komersialisasi," ujar Hyunho.

SK Plasma Core Indonesia menegaskan komitmennya untuk berkontribusi lebih jauh dalam pengembangan industri farmasi di Indonesia. Selain pengumpulan plasma melalui bank plasma, perusahaan ini juga siap mengembangkan industri baru di bidang manufaktur Active Pharmaceutical Ingredient (API) lokal serta pengembangan vaksin. "Jika Kemenkes memberikan kesempatan berikutnya, kami akan memberikan kemampuan terbaik kami untuk menjaga komitmen tersebut," ungkap Hyunho.

Kunjungan kerja ini merupakan bagian dari upaya Kemenkes RI untuk terus mengawal regulasi dari sisi hulu hingga hilir dalam industri farmasi dan kesehatan. Fokus jangka pendeknya adalah penguatan sisi pasokan atau supply side di pusat-pusat plasma (plasma centers) nasional. Tujuannya adalah untuk menjamin ketersediaan bahan baku obat yang berkelanjutan dan mengurangi ketergantungan pada impor.

Lebih jauh, keberadaan pabrik fraksinasi plasma ini diharapkan menjadi katalisator bagi pengembangan industri farmasi berbasis plasma di Indonesia. Selama ini, Indonesia masih sangat bergantung pada impor produk turunan plasma, seperti albumin dan imunoglobulin. Dengan adanya fasilitas produksi dalam negeri, diharapkan pasokan obat-obatan vital ini dapat lebih stabil dan terjangkau.

Langkah strategis Kemenkes dalam memfasilitasi kemitraan antara pemerintah, BUMN, dan swasta merupakan bagian dari visi besar untuk mewujudkan kemandirian total dalam sektor kesehatan. Integrasi ekosistem ini mencakup tidak hanya produksi bahan baku obat, tetapi juga pengembangan riset dan inovasi di bidang farmasi.

Menteri Budi menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk mencapai tujuan tersebut. Keterlibatan institusi keuangan seperti Danantara diharapkan dapat mempermudah akses pendanaan bagi pengembangan industri farmasi lokal. Sementara itu, sinergi dengan holding BUMN farmasi seperti Bio Farma akan memperkuat kapasitas produksi dan distribusi produk-produk kesehatan dalam negeri.

Pembangunan pabrik fraksinasi plasma SK Plasma Core Indonesia merupakan bukti nyata bahwa kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta dapat berjalan efektif. Keberhasilan ini diharapkan dapat menjadi model bagi pengembangan industri farmasi lainnya di Indonesia, termasuk produksi vaksin dan obat-obatan inovatif. Dengan demikian, Indonesia dapat lebih tangguh dalam menghadapi tantangan kesehatan global di masa depan.

Perkembangan terkini menunjukkan bahwa Kemenkes terus berupaya menyelaraskan regulasi dan kebijakan agar iklim investasi di sektor farmasi semakin kondusif. Fokus pada penguatan rantai pasok domestik menjadi prioritas utama untuk memastikan ketersediaan obat-obatan esensial bagi seluruh masyarakat Indonesia. Langkah ini sejalan dengan mandat undang-undang untuk meningkatkan kemandirian bangsa dalam bidang kesehatan.

Baca Juga

Tags

Menjadi Sorotan

View All