Seorang tokoh hukum terkemuka Kenya, Martha Karua, yang juga mantan Menteri Kehakiman, dilaporkan dilarang masuk ke Uganda sesaat setelah tiba di Bandara Internasional Entebbe. Keputusan kontroversial ini, yang diungkapkan oleh badan pengacara Uganda, menimbulkan pertanyaan mengenai alasan di balik penolakan tersebut, terutama mengingat Karua datang untuk tugas profesionalnya.
Martha Karua, seorang pengacara berpengalaman dan politikus yang dikenal di kancah regional, dijadwalkan untuk bergabung dengan tim pembelaan dalam sebuah kasus hukum penting di Uganda. Ia sedianya akan mendampingi rekannya, pengacara Uganda Erias Lukwago, dalam membela pemimpin oposisi terkemuka, Kizza Besigye, yang sedang menghadapi persidangan atas tuduhan pengkhianatan negara. Kehadiran Karua diharapkan dapat memperkuat upaya hukum dalam kasus yang sarat dengan implikasi politik ini.
Namun, harapan tersebut pupus seketika ketika otoritas imigrasi Uganda menolak izin masuk bagi Karua. Tanpa penjelasan resmi yang rinci, ia diperintahkan untuk segera kembali ke Kenya. Penolakan ini menjadi sorotan tajam, terutama karena rekan Karua yang juga pengacara, Charles Kanjama, yang melakukan perjalanan bersamanya untuk tujuan yang sama, justru diizinkan masuk ke Uganda.
Ketua Kenyan Law Society, Charles Kanjama, menyatakan keprihatinan mendalam atas insiden tersebut. Ia menekankan kejanggalan dalam keputusan penolakan Karua, mengingat mereka berdua hadir untuk agenda yang identik dan dalam kapasitas profesional yang sama. "Sangat sulit untuk memahami mengapa satu anggota tim pembelaan diizinkan masuk sementara yang lain ditolak," ujar Kanjama melalui unggahan di platform media sosial X. Ia mendesak otoritas Uganda untuk memberikan klarifikasi atas tindakan mereka.
Hingga berita ini diturunkan, pihak imigrasi Uganda belum memberikan tanggapan resmi terhadap permintaan komentar dari BBC. Kebisuan dari pihak berwenang Uganda ini semakin menambah spekulasi dan ketidakpastian mengenai motif di balik pencekalan Martha Karua.
Kasus Kizza Besigye sendiri telah menjadi sorotan utama di Uganda. Besigye, seorang tokoh oposisi yang vokal, telah ditahan sejak akhir tahun 2024 setelah dilaporkan diculik di Kenya dan dibawa paksa kembali ke Uganda. Tuduhan pengkhianatan yang dihadapinya, bersama dengan penahanan rekannya, Erias Lukwago, telah memicu perdebatan regional yang intens mengenai yurisdiksi hukum dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.
Sebelumnya, Erias Lukwago sendiri juga sempat menjalani penahanan. Ia terlihat lemah saat menghadiri persidangan pekan lalu, hanya beberapa hari setelah ditangkap di kediamannya. Lukwago membantah tuduhan lalai melaporkan tindakan pengkhianatan yang berkaitan dengan kasus Besigye dan saat ini masih ditahan di penjara sambil menunggu kelanjutan proses hukum.
Perjuangan Martha Karua untuk terlibat dalam kasus Besigye tidaklah mudah. Sebelum akhirnya diizinkan untuk mewakili kliennya, ia telah menghadapi sejumlah hambatan. Salah satunya adalah penolakan awal terhadap permohonannya untuk dapat berpraktik hukum di Uganda. Pengalaman serupa juga pernah dialaminya tahun lalu, ketika ia dideportasi dari Tanzania. Saat itu, tujuannya adalah untuk menghadiri persidangan pemimpin oposisi Tanzania, Tundu Lissu, yang juga menghadapi dakwaan pengkhianatan.
Insiden pencekalan Martha Karua ini menimbulkan kekhawatiran akan adanya potensi pembatasan ruang gerak bagi para pembela hak asasi manusia dan tokoh oposisi di kawasan Afrika Timur. Hal ini juga berpotensi mengganggu upaya penegakan hukum yang adil dan transparan, serta menimbulkan pertanyaan serius mengenai komitmen Uganda terhadap prinsip-prinsip hukum internasional dan hak asasi manusia.
Para pengamat hukum dan aktivis hak asasi manusia dari berbagai negara kini menyoroti perkembangan ini. Mereka berharap agar otoritas Uganda segera memberikan penjelasan yang memadai dan dapat dipertanggungjawabkan, serta memastikan bahwa proses hukum terhadap Kizza Besigye dan Erias Lukwago berjalan sesuai dengan prinsip keadilan yang berlaku. Peristiwa ini juga menjadi pengingat akan kompleksitas dinamika politik dan hukum yang kerap terjadi di beberapa negara di benua Afrika.
