Mantan Presiden Ekuador, Lenin Moreno, dijatuhi hukuman lima tahun penjara oleh pengadilan setempat. Vonis ini terkait dengan kasus suap yang melibatkan proyek pembangkit listrik senilai 1,3 triliun rupiah.
Moreno terbukti bersalah dalam persidangan yang digelar pada Kamis (22/2/2024). Keputusan pengadilan ini mengakhiri proses hukum yang telah berjalan terkait dugaan korupsi selama masa kepemimpinannya.
Kasus ini berpusat pada dugaan penerimaan suap oleh Moreno, yang diduga memfasilitasi kontrak proyek pembangkit listrik. Nilai proyek yang menjadi sorotan mencapai 1,3 triliun rupiah, sebuah angka fantastis yang menimbulkan pertanyaan besar mengenai integritas dalam pengelolaan dana publik.
Jaksa penuntut umum berhasil meyakinkan hakim bahwa bukti-bukti yang diajukan menunjukkan keterlibatan Moreno dalam skema suap tersebut. Pengadilan menilai perbuatan mantan presiden ini telah merugikan negara dan kepercayaan publik.
Dalam pernyataannya seusai pembacaan vonis, pihak kejaksaan menyatakan kepuasan atas hasil pengadilan. “Ini adalah kemenangan bagi keadilan dan upaya pemberantasan korupsi di Ekuador,” ujar seorang juru bicara kejaksaan.
Pihak pembela Moreno menyatakan kekecewaan dan berencana mengajukan banding atas vonis tersebut. “Kami yakin klien kami tidak bersalah dan akan terus berjuang untuk membuktikan hal ini di tingkat pengadilan yang lebih tinggi,” kata pengacara Moreno.
Vonis penjara lima tahun ini merupakan pukulan telak bagi citra politik Moreno yang sebelumnya menjabat sebagai presiden Ekuador dari tahun 2017 hingga 2021. Kasus ini menambah daftar panjang mantan pemimpin negara yang tersandung masalah hukum terkait korupsi.
Proyek pembangkit listrik yang menjadi pokok perkara ini sendiri menimbulkan berbagai pertanyaan mengenai efektivitas dan transparansi pelaksanaannya. Dugaan suap ini memicu kekhawatiran akan adanya praktik korupsi yang sistematis dalam proyek-proyek infrastruktur besar di Ekuador.
Hukuman yang dijatuhkan diharapkan dapat memberikan efek jera bagi para pejabat publik lainnya agar tidak menyalahgunakan kekuasaan demi keuntungan pribadi. Kasus Lenin Moreno ini menjadi sorotan internasional sebagai salah satu upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi di Amerika Latin.
