Mantan Presiden Ekuador, Lenin Moreno, divonis bersalah atas kasus suap yang berkaitan dengan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Coca Codo Sinclair. Putusan ini dikeluarkan pada hari Selasa, 28 Mei 2024, menandai babak baru dalam penyelidikan korupsi yang telah lama bergulir di negara tersebut.
Moreno, yang menjabat sebagai presiden Ekuador dari tahun 2017 hingga 2021, dituduh menerima suap senilai 18 juta dolar Amerika Serikat. Dana tersebut diduga mengalir melalui perusahaan yang terkait dengan proyek PLTA Coca Codo Sinclair, sebuah mega-proyek yang juga melibatkan perusahaan asal Tiongkok. Kasus ini telah menjadi sorotan publik dan menarik perhatian internasional mengingat skala proyek dan posisi terdakwa.
Menurut dakwaan, suap tersebut diberikan agar Moreno memfasilitasi dan mengamankan kontrak proyek PLTA Coca Codo Sinclair bagi perusahaan-perusahaan tertentu. Penyelidikan yang dilakukan oleh otoritas Ekuador mengungkap adanya aliran dana mencurigakan yang mengarah kepada mantan presiden dan beberapa pihak lainnya. Proses hukum yang panjang akhirnya mencapai puncaknya dengan vonis bersalah ini.
Perusahaan Tiongkok yang terlibat dalam proyek PLTA Coca Codo Sinclair juga terseret dalam pusaran kasus ini. Meskipun tidak secara langsung disebutkan namanya dalam putusan terhadap Moreno, keterlibatan perusahaan asal Negeri Tirai Bambu tersebut dalam proyek dan dugaan aliran dana telah menjadi bagian integral dari penyelidikan. Hubungan antara proyek infrastruktur besar dan potensi praktik korupsi kembali menjadi isu yang relevan dalam konteks ini.
Salah satu saksi kunci dalam persidangan, yang namanya tidak disebutkan untuk alasan keamanan, memberikan kesaksian penting mengenai aliran dana tersebut. Saksi tersebut menyatakan, “Kami memiliki bukti kuat yang menunjukkan adanya kesepakatan untuk memperlancar proyek dengan imbalan sejumlah uang.” Pernyataan ini, bersama dengan bukti-bukti lain yang diajukan di pengadilan, memperkuat argumen penuntut.
Vonis ini tidak hanya berdampak pada Lenin Moreno secara pribadi, tetapi juga menimbulkan pertanyaan lebih luas mengenai tata kelola proyek-proyek infrastruktur besar di Ekuador dan potensi pengaruh asing. Pihak pembela Lenin Moreno menyatakan niat untuk mengajukan banding atas putusan tersebut, mengindikasikan bahwa perjuangan hukum dalam kasus ini belum sepenuhnya berakhir. Dampak jangka panjang dari kasus ini terhadap hubungan diplomatik dan bisnis Ekuador dengan Tiongkok masih perlu diamati lebih lanjut.
