Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyambut baik potensi Manajer Investasi (MI) untuk mendirikan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK). Langkah ini diharapkan dapat memicu inovasi dan memperluas jangkauan program pensiun di Indonesia, seiring dengan upaya pemerintah meningkatkan literasi keuangan masyarakat.
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK, Inarno Djajadi, menyatakan bahwa OJK telah membuka pintu bagi MI untuk mendirikan DPLK. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), yang memberikan ruang bagi entitas baru untuk berkontribusi dalam pengelolaan dana pensiun.
“Kita mendukung sekali. Kita melihat ini sebagai potensi yang bagus sekali untuk meningkatkan penetrasi program pensiun di Indonesia,” ujar Inarno saat ditemui di Gedung OJK, Jakarta, pada Kamis (23/5/2024). Ia menambahkan bahwa kehadiran MI dalam ekosistem DPLK diharapkan membawa perspektif baru dan strategi investasi yang lebih dinamis.
Lebih lanjut, Inarno mengungkapkan bahwa sudah ada satu Manajer Investasi yang secara resmi mengajukan permohonan untuk mendirikan DPLK. Meskipun belum diungkapkan identitas MI tersebut, langkah ini menandakan adanya minat konkret dari industri untuk merambah segmen bisnis dana pensiun.
Pendirian DPLK oleh MI berpotensi menghadirkan produk-produk pensiun yang lebih variatif dan kompetitif. Dengan keahlian dalam pengelolaan investasi, MI dapat merancang skema pensiun yang lebih menarik bagi para peserta, baik dari kalangan pekerja formal maupun informal. Hal ini diharapkan dapat mendorong lebih banyak masyarakat untuk mulai mempersiapkan masa pensiun sejak dini.
UU P2SK sendiri memang dirancang untuk memperkuat sektor keuangan secara keseluruhan, termasuk dalam hal perlindungan dan kesejahteraan masyarakat melalui program dana pensiun. Dengan adanya dukungan OJK dan minat dari pelaku industri, DPLK berpotensi menjadi instrumen penting dalam mewujudkan kemandirian finansial di hari tua bagi masyarakat Indonesia.
