Pemerintah Malaysia resmi memberlakukan kembali subsidi diesel secara menyeluruh dengan skema yang lebih terkendali mulai 1 Juli 2026. Langkah ini diambil untuk menekan kebocoran anggaran akibat penyelundupan dan penyalahgunaan bahan bakar oleh warga asing.
Dalam kebijakan baru ini, harga diesel dipatok menjadi RM2,10 per liter. Angka ini lebih rendah dibandingkan harga di Sabah dan Sarawak yang sebelumnya berada di RM2,15 per liter, serta jauh lebih murah daripada harga pasar di Semenanjung Malaysia yang sempat menyentuh RM4,07 per liter.
Namun, fasilitas ini tidak diberikan secara bebas. Hanya warga negara Malaysia yang berhak menerima subsidi tersebut. Pemerintah menerapkan verifikasi ketat melalui kartu identitas nasional dengan batasan pembelian maksimal 200 liter per bulan, mekanisme yang serupa dengan subsidi bensin RON95.
Menteri Keuangan II, Amir Hamzah Azizan, menyatakan bahwa langkah ini merupakan upaya rasionalisasi subsidi agar tidak lagi dinikmati oleh warga asing. Kebijakan ini diproyeksikan mampu menghemat anggaran negara hingga RM2 miliar per tahun.
Sebelumnya, Malaysia sempat mencabut subsidi diesel di Semenanjung pada Juni 2024 akibat beban fiskal yang membengkak. Pada 2023, pemerintah harus mengeluarkan dana hingga RM14,3 miliar untuk subsidi, melonjak drastis dibandingkan RM1,4 miliar pada 2019.
Meski disambut baik oleh masyarakat di tengah tingginya biaya hidup, para analis ekonomi memberikan catatan kritis. Kepala ekonom Bank Muamalat Malaysia, Mohd Afzanizam Abdul Rashid, menilai kebijakan ini berpotensi menekan ruang fiskal pemerintah jika harga minyak dunia kembali melonjak akibat ketegangan geopolitik.
Di sisi lain, pengamat politik Adib Zalkapli melihat langkah ini memiliki muatan politis yang kuat. Mengingat Malaysia akan menghadapi pemilihan di beberapa negara bagian seperti Johor dan Negeri Sembilan, kebijakan ini dinilai sebagai upaya pemerintah untuk meraih simpati pemilih.
Senada dengan hal itu, Presiden Malaysian Chinese Association, Wee Ka Siong, menyebut kebijakan ini sebagai permen pemilu. Ia berpendapat bahwa pemerintah ingin menampilkan citra Perdana Menteri Anwar Ibrahim sebagai pemimpin yang peduli di tengah krisis ekonomi.
Ekonom dari Universiti Teknologi Mara, Firdausi Suffian, menyoroti dilema yang dihadapi pemerintah. Menurutnya, meski subsidi sangat membantu rakyat secara finansial, instrumen ini sebenarnya kurang produktif bagi ekonomi jangka panjang. Ia menyarankan agar pemerintah ke depan lebih fokus pada subsidi berbasis pendapatan untuk efisiensi yang lebih besar.
Hingga kini, pemerintah Malaysia masih berupaya menyeimbangkan antara menjaga stabilitas harga di tingkat konsumen dan menjaga disiplin fiskal di tengah ketidakpastian pasar minyak global.
