Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) memberikan sinyal positif bagi pelaku usaha terkait kewajiban sertifikasi halal yang akan berlaku pada 18 Oktober 2026. LPPOM MUI membuka opsi sertifikasi halal dapat dilakukan secara bertahap, dimulai dari unit atau outlet yang paling siap.
Langkah ini diambil untuk memberikan keleluasaan bagi pelaku usaha dalam mempersiapkan diri menghadapi tenggat waktu tersebut. Ketua LPPOM MUI, Dr. Ir. M. Nadratuzzaman Hosen, M.Si., M.Eng., menegaskan bahwa proses sertifikasi halal tidak harus serentak untuk seluruh lini bisnis.
“Bagi pelaku usaha yang memiliki banyak outlet, mereka bisa memulai dari outlet yang paling siap. Tidak perlu menunggu semua outlet siap baru mendaftar. Ini sangat penting untuk memaksimalkan waktu yang ada,” ujar Nadratuzzaman dalam keterangan resminya.
Nadratuzzaman menambahkan, strategi sertifikasi bertahap ini diharapkan dapat meringankan beban pelaku usaha, terutama Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Dengan demikian, mereka dapat secara bertahap memastikan produk dan layanan yang mereka tawarkan telah memenuhi standar kehalalan.
Pemberlakuan Wajib Halal pada 18 Oktober 2026 mencakup berbagai produk, termasuk makanan, minuman, obat-obatan, kosmetik, dan produk kimia. LPPOM MUI terus mendorong pelaku usaha untuk segera mendaftarkan produk mereka agar tidak terbentur kendala di kemudian hari.
“Kami terus mengajak para pelaku usaha untuk memanfaatkan momentum ini. Jangan tunda lagi, segera daftarkan produknya. Semakin cepat didaftarkan, semakin baik,” imbaunya. Ia juga menekankan pentingnya kerjasama antara pemerintah, pelaku usaha, dan lembaga sertifikasi untuk memastikan kelancaran implementasi kebijakan Wajib Halal.
LPPOM MUI sendiri terus berupaya meningkatkan kapasitas dan efisiensi layanan sertifikasi halal. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi lonjakan pendaftaran menjelang batas waktu yang telah ditentukan.
