Insiden ledakan hebat yang mengguncang gudang amunisi TNI di Madiun, Jawa Timur, pada Sabtu (26/8/2023) malam, telah memicu reaksi keras dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Wakil Ketua Komisi I DPR, Dave Laksono, mendesak dilakukannya evaluasi menyeluruh terhadap seluruh fasilitas penyimpanan amunisi milik Tentara Nasional Indonesia (TNI) menyusul kejadian tersebut.
Dave Laksono menyatakan keprihatinannya atas insiden yang terjadi di gudang amunisi daerah Kodim 0803/Madiun, tepatnya di Desa Tempel, Kecamatan Mejayan, Kabupaten Madiun. Ia menekankan pentingnya kajian mendalam untuk mengidentifikasi akar permasalahan yang menyebabkan ledakan tersebut. “Kita harus melakukan evaluasi secara menyeluruh, bukan hanya di Madiun, tapi seluruh fasilitas penyimpanan amunisi TNI,” ujar Dave Laksono dalam keterangannya kepada wartawan pada Minggu (27/8/2023).
Menurut Dave, evaluasi tersebut harus mencakup berbagai aspek, mulai dari standar operasional prosedur (SOP) penyimpanan amunisi, usia dan kondisi gudang, hingga sistem keamanan yang diterapkan. Ia menyoroti bahwa ledakan yang terjadi tampaknya bukan hanya disebabkan oleh faktor tunggal, melainkan kemungkinan kombinasi dari beberapa faktor. “Yang terpenting adalah bagaimana kita bisa meminimalisir potensi terjadinya kejadian serupa di masa mendatang. Ini menyangkut keselamatan personel dan masyarakat sekitar,” tambahnya.
Peristiwa ledakan yang terjadi sekitar pukul 18.00 WIB tersebut dilaporkan menyebabkan kerusakan pada sejumlah rumah warga di sekitar lokasi kejadian. Beruntung, tidak ada korban jiwa dilaporkan dalam insiden ini. Panglima TNI Laksamana Yudo Margono sendiri telah memerintahkan Pangdam V/Brawijaya Mayjen TNI Farid Makruf untuk segera melakukan penanganan dan investigasi di lapangan. Tim dari Pusat Zeni Angkatan Darat (Pusziad) juga dikerahkan untuk membantu proses identifikasi penyebab ledakan dan penanganan dampak lanjutan.
Dave Laksono berharap agar evaluasi yang dilakukan nantinya dapat menghasilkan rekomendasi konkret yang dapat segera diimplementasikan oleh TNI. Ia menekankan bahwa keselamatan dan keamanan aset militer, serta perlindungan terhadap masyarakat sipil, harus menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan terkait pengelolaan amunisi. “Evaluasi ini bukan sekadar formalitas, tapi harus berujung pada perbaikan sistem yang nyata,” tegasnya.
