Pemerintah Indonesia telah memberlakukan larangan ekspor terhadap 18 jenis Logam Tanah Jarang (LTJ) dengan tingkat kemurnian di bawah 99%. Kebijakan yang mulai berlaku ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan pengusaha dan berdampak signifikan pada kelangsungan aktivitas industri nikel serta ekspor mineral di tanah air.
Langkah pemerintah ini, yang bertujuan untuk mendorong hilirisasi dan peningkatan nilai tambah sumber daya alam, secara tidak langsung membatasi ruang gerak pelaku industri yang selama ini bergantung pada ekspor mineral LTJ dengan kadar kemurnian yang belum mencapai target tersebut. Sektor nikel, yang merupakan komoditas ekspor utama Indonesia, turut merasakan imbasnya.
Salah satu kekhawatiran utama datang dari para pengusaha yang merasa kebijakan ini belum mempertimbangkan kesiapan infrastruktur dan teknologi yang memadai untuk pemurnian LTJ hingga mencapai 99%. “Kami sangat prihatin dengan larangan ini karena belum ada kesiapan yang matang dari industri hilir untuk memproses LTJ dengan kemurnian tinggi,” ujar seorang pengusaha yang enggan disebutkan namanya.
Sebelumnya, ekspor LTJ dengan kemurnian di bawah 99% masih diizinkan, yang memberikan pendapatan bagi para pelaku usaha dan sekaligus menjadi bahan baku bagi industri lain di luar negeri. Dengan adanya larangan ini, ketersediaan bahan baku untuk proses hilirisasi di dalam negeri menjadi tantangan tersendiri, sementara potensi ekspor juga tergerus.
Dampak dari kebijakan ini tidak hanya dirasakan oleh produsen LTJ, tetapi juga oleh industri hilir yang membutuhkan LTJ sebagai komponen penting. Ketidakpastian pasokan dan kenaikan harga LTJ berpotensi mengganggu rantai produksi dan daya saing produk-produk turunan nikel di pasar global. Para pengusaha berharap pemerintah dapat meninjau kembali kebijakan ini atau memberikan solusi konkret agar industri dapat beradaptasi tanpa mengalami kerugian besar.
