Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa secara resmi melantik tiga pejabat eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan pada Rabu (1/7/2026). Pelantikan ini menandai babak baru bagi tiga direktorat jenderal strategis yang sebelumnya sempat dipimpin oleh pelaksana tugas (Plt) maupun pelaksana harian (Plh). Langkah ini diambil pemerintah untuk memperkuat struktur organisasi kementerian di tengah dinamika ekonomi global yang semakin menantang.
Tiga sosok yang kini memegang tongkat estafet kepemimpinan definitif tersebut adalah Sudarto yang dilantik sebagai Direktur Jenderal Anggaran (DJA), Herman Saheruddin sebagai Direktur Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan (DJSPSK), serta Evita Mantovani yang dipercaya memimpin sebagai Direktur Jenderal Kekayaan Negara (DJKN). Penunjukan ketiganya diharapkan mampu membawa stabilitas serta inovasi dalam pengelolaan keuangan negara di masa depan.
Dalam arahannya di depan para pejabat yang baru dilantik, Purbaya menegaskan bahwa posisi yang diemban saat ini bukanlah sekadar rotasi jabatan administratif semata. Ia menekankan bahwa jabatan tersebut membawa beban tanggung jawab moral dan profesional yang besar. Purbaya menyebut mandat yang diberikan kepada ketiga Dirjen baru ini merupakan representasi dari amanah negara, rakyat, dan kepercayaan yang diberikan langsung oleh Presiden.
Purbaya menyoroti tantangan makroekonomi yang dihadapi Indonesia saat ini. Menurutnya, situasi dunia sedang mengalami perubahan yang sangat cepat dan gejolak ekonomi global terus membayangi stabilitas domestik. Hal ini berdampak langsung pada kebutuhan masyarakat yang semakin beragam, sehingga menuntut Kementerian Keuangan untuk terus meningkatkan kapasitas pelayanan publik yang lebih responsif dan transparan.
Dalam pidatonya, Purbaya secara khusus meminta agar jajarannya tidak hanya bekerja menggunakan logika administratif yang kaku. Ia menekankan pentingnya bagi Kementerian Keuangan untuk hadir sebagai institusi yang mampu tetap tenang meski berada di bawah tekanan besar. Selain itu, pimpinan di tingkat direktorat jenderal harus memiliki ketajaman dalam menganalisis risiko serta keberanian untuk mengambil keputusan-keputusan besar yang strategis demi kemaslahatan nasional.
Salah satu fokus utama yang ditekankan Purbaya adalah pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Ia mengingatkan bahwa setiap rupiah yang ada di dalam APBN merupakan uang negara yang berasal dari rakyat, sehingga pemanfaatannya harus dilakukan dengan tingkat kehati-hatian yang sangat tinggi. Ia menegaskan bahwa dana tersebut harus benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas serta mendukung program-program prioritas yang telah dicanangkan oleh Presiden.
Purbaya juga mengingatkan bahwa efektivitas kerja pemerintah sangat bergantung pada bagaimana anggaran dikelola dengan bersih, cepat, dan tepat sasaran. Ia tidak ingin melihat adanya penyalahgunaan atau ketidakefisienan dalam distribusi anggaran. Oleh karena itu, integritas menjadi kata kunci yang ditekankan berulang kali agar kepercayaan publik terhadap pemerintah tetap terjaga dengan baik.
Dalam menjalankan tugas sehari-hari, para Dirjen diminta untuk selalu mengedepankan empati dan keberpihakan kepada rakyat. Purbaya menyatakan bahwa di balik setiap kebijakan yang diputuskan oleh Direktorat Jenderal Anggaran, Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan, serta Kekayaan Negara, terdapat dampak luas yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Keputusan tersebut beririsan langsung dengan stabilitas ekonomi nasional, keberlangsungan dunia usaha, hingga aset-aset berharga milik negara.
Oleh sebab itu, Purbaya menuntut agar kepemimpinan ketiga Dirjen baru ini dibalut dengan profesionalisme yang tinggi. Ia menginginkan adanya kolaborasi yang lebih erat antar unit kerja guna menciptakan ekosistem keuangan yang sehat. Sinergi antara DJA, DJSPSK, dan DJKN dinilai krusial dalam merespons ketidakpastian global, terutama dalam menjaga stabilitas sektor keuangan dan optimalisasi aset negara sebagai tulang punggung fiskal.
Pelantikan ini juga menjadi sinyal bahwa Kementerian Keuangan tengah bersiap menghadapi tantangan fiskal di sisa tahun berjalan. Dengan adanya pimpinan definitif, diharapkan pengambilan keputusan strategis dapat berjalan lebih cepat tanpa harus terhambat oleh keterbatasan kewenangan yang biasanya melekat pada jabatan Plt atau Plh. Hal ini sejalan dengan tuntutan publik akan birokrasi yang lebih efektif dan bersih di era pemerintahan saat ini.
Sebagai penutup, Purbaya sekali lagi mengingatkan bahwa jabatan adalah sebuah kepercayaan yang harus dipertanggungjawabkan bukan hanya kepada atasan, tetapi juga kepada publik. Ia berharap para pejabat yang baru dilantik dapat menjalankan tugas dengan penuh dedikasi, integritas, dan semangat melayani. Keberhasilan mereka dalam memimpin unit kerja masing-masing akan menjadi cerminan keberhasilan Kementerian Keuangan dalam mengawal ekonomi Indonesia di tengah situasi yang tidak sederhana ini.
Ke depan, langkah-langkah konkret dari para Dirjen baru ini sangat dinantikan oleh berbagai pemangku kepentingan. Baik pelaku industri keuangan, investor, maupun masyarakat umum berharap bahwa stabilitas sektor keuangan dan pengelolaan aset negara tetap terjaga dengan baik di tangan para pemimpin baru tersebut. Dukungan dari seluruh elemen kementerian juga diharapkan menjadi kunci keberhasilan dalam mencapai target-target fiskal yang telah ditetapkan untuk menopang pertumbuhan ekonomi nasional.
