Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di kediaman Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Pemerintah Kota Bengkulu. Dalam operasi tersebut, tim lembaga antirasuah berhasil menyita uang tunai senilai Rp 4 miliar serta sejumlah dokumen penting. Penyitaan ini merupakan bagian dari upaya KPK dalam mengusut dugaan kasus suap terkait pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemkot Bengkulu.
Penggeledahan yang berlangsung pada Selasa (11/6/2024) ini menyasar rumah dinas sang pejabat yang berlokasi di Jalan Adam Makam, Kelurahan Pagar Dewa, Kecamatan Muara Bangka Hulu, Kota Bengkulu. Tim penyidik KPK didampingi oleh aparat kepolisian setempat dalam melakukan aksinya.
Setelah melakukan penyitaan, tim KPK kemudian membawa uang tunai dan dokumen yang diamankan ke Mako Brimob Polda Bengkulu untuk proses lebih lanjut. Belum ada keterangan resmi mengenai detail kasus suap yang sedang didalami oleh KPK, namun indikasi kuat mengarah pada praktik korupsi dalam proyek-proyek pengadaan di dinas yang dipimpin oleh pejabat tersebut.
Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri, membenarkan adanya kegiatan penggeledahan tersebut. “Benar, tim penyidik KPK telah melaksanakan penggeledahan terkait dugaan tindak pidana korupsi pengadaan barang/jasa di Pemerintah Kota Bengkulu,” ujar Ali Fikri dalam keterangannya.
Ali Fikri menambahkan bahwa uang tunai sebesar Rp 4 miliar dan berbagai dokumen yang disita akan dianalisis lebih mendalam. “Uang tunai Rp 4 miliar dan dokumen-dokumen yang diduga terkait tindak pidana korupsi tersebut telah diamankan untuk dianalisis lebih lanjut oleh tim penyidik,” jelasnya.
Hingga berita ini diturunkan, KPK belum merinci identitas pasti Kepala Dinas PUPR Kota Bengkulu yang rumahnya digeledah, maupun tersangka dalam kasus ini. Namun, penggeledahan ini menegaskan keseriusan KPK dalam memberantas praktik korupsi di berbagai daerah, termasuk di Kota Bengkulu.
