{
“title”: “Defisit Anggaran 2027 Diprediksi Membengkak Akibat Peningkatan Belanja Kementerian/Lembaga”,
“content”: “
Jakarta – Pemerintah berencana mengajukan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan proyeksi defisit anggaran yang melebar. Kenaikan defisit ini utamanya disebabkan oleh adanya tambahan belanja dari kementerian dan lembaga (KL) yang diperkirakan akan meningkatkan kebutuhan pembiayaan negara.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR pada Senin (10/6/2024) memaparkan bahwa defisit anggaran pada tahun 2027 diproyeksikan mencapai 2,29% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Angka ini sedikit lebih tinggi dibandingkan proyeksi defisit pada tahun sebelumnya.
Menurut Sri Mulyani, lonjakan belanja KL menjadi salah satu faktor utama yang mendorong pelebaran defisit tersebut. Ia menjelaskan bahwa beberapa program dan kegiatan baru atau lanjutan dari kementerian/lembaga memerlukan alokasi anggaran yang signifikan. “Tentu ada tambahan belanja di kementerian/lembaga yang kemudian membuat kebutuhan financing kita juga sedikit naik,” ujar Sri Mulyani.
Meskipun defisit diprediksi melebar, Sri Mulyani menekankan bahwa proyeksi tersebut masih berada dalam batas aman dan terkendali. Pemerintah tetap berkomitmen untuk menjaga keberlanjutan fiskal dan memastikan bahwa defisit anggaran tidak mengganggu stabilitas ekonomi makro negara. Ia menambahkan bahwa pengelolaan anggaran akan tetap dilakukan secara hati-hati dan efisien.
Lebih lanjut, Sri Mulyani menguraikan bahwa proyeksi defisit 2,29% PDB tersebut akan setara dengan nilai mencapai Rp 678,3 triliun. Angka ini menjadi salah satu fokus utama dalam pembahasan RAPBN 2027 bersama dengan DPR. Pemerintah akan terus berupaya untuk mengoptimalkan pendapatan negara, baik dari sisi penerimaan pajak maupun non-pajak, guna menutupi kebutuhan belanja yang ada.
Pemerintah juga tengah menggodok asumsi dasar makroekonomi yang akan digunakan dalam penyusunan RAPBN 2027. Beberapa asumsi yang akan dibahas meliputi pertumbuhan ekonomi, inflasi, nilai tukar rupiah, suku bunga Surat Utang Negara (SUN) 10 tahun, harga minyak mentah Indonesia (ICP), serta lifting minyak dan gas bumi. Asumsi-asumsi ini krusial untuk menentukan proyeksi pendapatan dan belanja negara secara akurat.
Sri Mulyani menambahkan bahwa tema kebijakan fiskal RAPBN 2027 akan difokuskan pada percepatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk terus mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, meningkatkan daya saing, serta memastikan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia.
“
}
