Kementerian Perindustrian (Kemenperin) membantah tegas informasi yang beredar mengenai relokasi dua pabrik industri komponen otomotif dari Jawa Timur ke Vietnam, serta adanya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal. Penelusuran mendalam oleh Kemenperin mengonfirmasi bahwa kabar tersebut tidak berdasar dan justru menimbulkan keresahan di kalangan mitra bisnis kedua perusahaan.
Perintah langsung dari Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menjadi pemicu dilakukannya investigasi lapangan. Pada Minggu sore, 21 Juni 2026, Menteri Agus memerintahkan jajarannya, khususnya Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika (ILMATE), untuk segera memverifikasi kebenaran informasi yang beredar luas di publik. "Mengingat kehati-hatian dan sensitivitas isu ini bagi industri dan investasi asing pada sektor industri otomotif Indonesia, maka pada hari ini kami menyampaikan temuan lapangannya pada publik," ujar Juru Bicara Kemenperin Febri Hendri Antoni Arief di Jakarta pada Selasa (23/6).
Hasil penelusuran lapangan Kemenperin menyoroti dua perusahaan yang menjadi subjek pemberitaan, yaitu PT JAI yang berlokasi di Pasuruan dan PT SAI yang beroperasi di Mojokerto, Jawa Timur. Berdasarkan data yang tercatat dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas), kedua perusahaan tersebut masih berstatus aktif dan melaporkan kegiatan industrinya secara berkala. Kemenperin juga telah melakukan konfirmasi langsung dengan manajemen kedua perusahaan.
Pihak PT JAI dan PT SAI secara tegas menyatakan bahwa fasilitas produksi mereka masih beroperasi secara normal di Indonesia. Tidak ada indikasi rencana relokasi produksi ke Vietnam, maupun kebijakan pengurangan tenaga kerja atau PHK yang sedang berjalan. "Berdasarkan hasil penelusuran kebenaran informasi ini, kami dari Kementerian Perindustrian sementara menyimpulkan bahwa pertama belum ada rencana relokasi fasilitas produksi PT. JAI dan PT. SAI dari Indonesia ke Vietnam. Dan kedua tidak ada pengurangan tenaga kerja atau PHK pada dua perusahaan industri tersebut," tegas Febri.
Kabar simpang siur mengenai relokasi dan PHK ini justru menimbulkan dampak negatif yang signifikan. Keresahan meluas di kalangan mitra usaha kedua perusahaan, baik dari sisi pembeli maupun pemasok. Banyak pihak yang mempertanyakan kebenaran informasi tersebut dan meminta kepastian mengenai kelanjutan kerja sama serta kontrak bisnis yang telah terjalin. "Pemberitaan masif terhadap relokasi dan PHK pada dua industri di Jatim ini telah berdampak terhadap rantai pasok industri otomotif dan iklim investasi manufaktur Indonesia terutama pada dua perusahaan industri komponen otomotif ini," jelas Febri.
Perusahaan-perusahaan ini memegang peranan penting dalam ekosistem industri otomotif nasional. PT JAI dan PT SAI tercatat memiliki total investasi yang signifikan, mencapai lebih dari Rp1,9 triliun. Seluruh produk yang dihasilkan oleh kedua pabrik ini ditujukan untuk pasar ekspor, menjadikannya bagian integral dari rantai pasok global industri otomotif. Hal ini menunjukkan kontribusi mereka yang besar terhadap kinerja ekspor manufaktur nasional.
Data produksi yang dirilis menunjukkan aktivitas yang masih tinggi. Sepanjang triwulan pertama tahun 2026, PT SAI berhasil memproduksi sekitar 1,2 juta unit komponen otomotif. Sementara itu, PT JAI mencatatkan produksi sekitar 1,6 juta unit komponen dalam periode yang sama. Angka-angka ini secara gamblang membuktikan bahwa kegiatan produksi di kedua pabrik tersebut berjalan lancar dan aktif menopang ekspor manufaktur Indonesia.
Menyikapi berbagai dinamika industri, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita telah mengeluarkan instruksi kepada seluruh jajaran Kemenperin untuk meningkatkan intensitas pemantauan terhadap kondisi industri di berbagai daerah. Fokus pemantauan mencakup realisasi investasi, kinerja produksi, serta penindaklanjutan informasi terkait potensi penutupan pabrik atau PHK. Langkah proaktif ini bertujuan untuk mengantisipasi dan memitigasi berbagai tantangan yang dihadapi sektor industri.
"Bapak Menteri Perindustrian telah memerintahkan jajarannya untuk terus memonitor kinerja seluruh industri dan melakukan langkah mitigasi cepat dan terukur terhadap industri yang mengalami gangguan pada rantai pasok dan permintaan," pungkas Febri. Kemenperin berkomitmen untuk terus menjaga stabilitas iklim investasi manufaktur di Indonesia dan memastikan kelangsungan operasional industri strategis.
