Keir Starmer memutuskan untuk mengundurkan diri dari jabatannya sebagai pemimpin Partai Buruh Inggris pada Senin (22/6). Keputusan ini secara otomatis membuatnya kehilangan posisi sebagai Perdana Menteri Inggris, sejalan dengan konstitusi negara yang menetapkan ketua partai pemenang pemilu menduduki kursi orang nomor satu di pemerintahan. Starmer menjadi perdana menteri keempat Inggris yang mengundurkan diri dalam kurun waktu lima tahun terakhir, sebuah catatan yang mencerminkan ketidakstabilan politik di negeri Ratu Elizabeth. Pengunduran diri ini juga terjadi sehari sebelum Inggris memperingati 10 tahun keluarnya dari Uni Eropa atau Brexit.
Dalam pidatonya di depan kediaman resmi Perdana Menteri di Downing Street 10, Starmer menjelaskan bahwa keputusannya diambil setelah mendengarkan masukan dari internal partainya. Ia mengakui dua tahun terakhir memimpin Partai Buruh merupakan momen paling membanggakan, terutama karena berhasil membawa partai kembali berkuasa setelah 14 tahun beroposisi. Namun, ia menyadari kepemimpinannya tidak lepas dari kritik.
"Pertanyaan yang kini diajukan partai saya adalah apakah saya masih orang yang paling tepat untuk memimpin kami menuju pemilihan umum berikutnya. Saya telah mendengar jawaban dari fraksi parlemen partai saya terhadap pertanyaan tersebut, dan saya menerima jawaban itu dengan lapang dada," ujar Starmer. Ia menegaskan bahwa setiap keputusannya selalu didasarkan pada prinsip mendahulukan kepentingan negara.
Tekanan untuk mundur terhadap Starmer memang telah menguat dalam beberapa waktu terakhir. Salah satu pemicu utama adalah kekalahan telak yang dialami Partai Buruh dalam pemilihan sela (by-election) baru-baru ini, yang dimenangkan oleh rivalnya, Andy Burnham. Kemenangan Burnham, yang kini menjabat sebagai Wali Kota Greater Manchester, semakin mendorong sejumlah tokoh Partai Buruh, termasuk Menteri Luar Negeri Yvette Cooper, untuk mendesak Starmer meletakkan jabatannya.
Kekalahan dalam pemilihan sela ini semakin mempertegas tren penurunan dukungan terhadap kepemimpinan Starmer. Berdasarkan survei yang dirilis oleh YouGov, hanya 19 persen warga Inggris yang memiliki pandangan positif terhadap Starmer. Ia bahkan menempati posisi kesembilan dalam daftar politisi Partai Buruh paling populer, sebuah indikator yang mengkhawatirkan bagi masa depan partai.
Kasus lain yang sempat menyeret nama Starmer adalah keterlibatan salah satu pejabat yang ia tunjuk dalam dokumen kasus pedofilia dan pelecehan seksual yang melibatkan Jeffrey Epstein. Nama Duta Besar Inggris untuk Amerika Serikat, Peter Mandelson, disebut dalam dokumen tersebut. Starmer menunjuk Mandelson pada Desember 2024 meskipun ia mengetahui keterlibatan namanya dalam kasus Epstein, yang menimbulkan pertanyaan etis dan memicu kritik dari berbagai pihak.
Andy Burnham, yang secara terbuka menyatakan niatnya untuk bersaing memperebutkan kursi kepemimpinan Partai Buruh, dipandang sebagai penantang serius bagi Starmer. Kemenangan meyakinkannya di daerah pemilihan Makerfield, Inggris barat laut, semakin memperkuat posisinya. Dalam pidato kemenangannya, Burnham bahkan memperingatkan bahwa partai tersebut memiliki "kesempatan terakhir untuk berubah" demi menghadapi pemilihan umum berikutnya.
Jika Burnham berhasil mengambil alih kepemimpinan partai, ia berpeluang besar menjadi perdana menteri. Hal ini dikarenakan Partai Buruh saat ini masih menguasai mayoritas besar di parlemen Inggris. Burnham, yang pernah menjabat sebagai anggota parlemen dan menteri di era Tony Blair dan Gordon Brown, telah memperkuat reputasinya sebagai salah satu figur paling populer di Partai Buruh, terutama setelah berhasil mengalahkan kandidat dari Reform UK, partai populis sayap kanan yang dipimpin Nigel Farage.
Kemenangan Burnham di Makerfield dinilai sebagai pencapaian politik yang signifikan. Reform UK sebelumnya berhasil memenangkan seluruh distrik pemilihan di Makerfield dalam pemilu lokal bulan lalu. Dengan demikian, kemenangan Burnham atas kandidat Reform UK menjadi bukti kekuatan dan pengaruhnya di tingkat akar rumput.
Meskipun terus menghadapi tekanan, Starmer sebelumnya berulang kali menegaskan akan melawan setiap upaya untuk menggulingkannya dari kursi kepemimpinan. Namun, keputusan untuk mundur ini tampaknya merupakan pengakuan atas kenyataan politik yang dihadapinya, termasuk tren elektabilitas yang terus menurun dan dinamika internal partai yang semakin mengarah pada pergantian pucuk pimpinan.
Pengunduran diri Keir Starmer membuka babak baru dalam perpolitikan Inggris, khususnya bagi Partai Buruh. Pemilihan pemimpin baru akan menjadi agenda krusial yang akan menentukan arah partai dan prospek mereka dalam memenangkan pemilihan umum mendatang. Perhatian kini tertuju pada siapa yang akan muncul sebagai pengganti Starmer dan bagaimana mereka akan membawa Partai Buruh menghadapi tantangan politik di masa depan.
