JARINGAN Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) melontarkan kritik tajam terhadap rencana alokasi anggaran fungsi pendidikan sebesar Rp 224 triliun untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada tahun 2027. Angka ini dinilai berpotensi menggerus anggaran yang seharusnya lebih diprioritaskan untuk perbaikan kualitas pendidikan dasar dan peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik. JPPI mendesak pemerintah untuk mengalihkan dana tersebut ke program sekolah gratis dan penguatan kesejahteraan guru non-ASN.
Koordinator Nasional JPPI, Ubaid Matraji, menyatakan bahwa pagu anggaran yang direncanakan untuk Badan Gizi Nasional (BGN) tahun 2027, yang sebagian besar atau sekitar 98 persennya akan tersedot untuk program MBG, sangat bertolak belakang dengan klaim penghematan yang digaungkan oleh pimpinan BGN yang baru. Menurut Ubaid, pernyataan mengenai rencana refocusing atau penghentian program MBG untuk sekolah-sekolah elite hanyalah sekadar taktik untuk meredam kritik publik.
"Klaim soal rencana refocusing atau menghentikan MBG untuk sekolah elite itu omong kosong dan hanya sekadar gimik peredam kritik," tegas Ubaid saat dikonfirmasi pada Rabu, 17 Juni 2026. Ia berpendapat, jika pemerintah benar-benar berkomitmen pada penghematan dan pemangkasan anggaran, perencanaan anggaran seharusnya sudah mengarahkan MBG secara spesifik hanya untuk kelompok rentan atau masyarakat miskin.
Logika sederhana yang diutarakan Ubaid adalah bahwa anggaran untuk tahun mendatang seharusnya mengalami penurunan atau setidaknya dikunci, bukan malah menunjukkan tren peningkatan. Data yang dihimpun JPPI menunjukkan bahwa anggaran BGN pada tahun berjalan (2026) mencapai sekitar Rp 268 triliun. Pagu anggaran yang diajukan untuk tahun 2027 justru dilaporkan naik menjadi Rp 270 triliun. Lebih mengkhawatirkan lagi, anggaran dari fungsi pendidikan yang dialokasikan untuk program MBG juga mengalami kenaikan, dari Rp 223 triliun pada tahun ini menjadi Rp 224 triliun pada tahun depan.
Menyikapi hal ini, JPPI secara tegas menolak dan menuntut agar dana sebesar Rp 224 triliun tersebut dikembalikan sepenuhnya untuk mendukung fungsi pendidikan yang murni. Prioritas utama yang disuarakan adalah untuk membiayai program sekolah gratis secara menyeluruh dan peningkatan kesejahteraan guru berstatus non-Apartur Sipil Negara (ASN). Ubaid berargumen bahwa anak-anak tidak membutuhkan makan gratis dari sekolah jika setiap hari mereka dibayangi ancaman putus sekolah akibat ketidakmampuan membayar uang komite atau uang pangkal pendidikan. Yang paling mendesak, menurutnya, adalah hak anak Indonesia untuk mendapatkan pendidikan gratis.
Lebih lanjut, JPPI juga menuntut adanya pemisahan anggaran BGN dari ranah fungsi pendidikan. "Jika pemerintah bersikeras menjalankan program MBG, cari dari pos anggaran lain (seperti ketahanan pangan atau sosial). Jangan rampas hak anak-anak untuk mendapatkan fasilitas sekolah yang layak dan aman," tegas Ubaid. Permintaan ini menekankan pentingnya jaminan akses pendidikan yang merata dan berkualitas bagi seluruh anak bangsa.
Menanggapi kritik dari JPPI, Juru Bicara sekaligus Wakil Kepala BGN, Agustina Arumsari, memberikan klarifikasi bahwa angka Rp 270 triliun yang beredar bukanlah angka final. Ia menjelaskan bahwa angka tersebut masih merupakan perkiraan awal yang disusun oleh kepemimpinan sebelumnya di BGN, yaitu di bawah Dadan Hindayana. Dadan Hindayana sendiri kini tengah menghadapi proses hukum sebagai tersangka dugaan korupsi di Kejaksaan Agung.
Arum mengungkapkan bahwa di bawah kepemimpinan BGN yang baru, akan dilakukan penataan ulang terhadap cakupan penerima manfaat program MBG. Ia memastikan bahwa jumlah penerima manfaat akan jauh berkurang dari asumsi yang digunakan oleh kepemimpinan sebelumnya, yang memproyeksikan 81.534.454 orang penerima manfaat untuk tahun 2027.
"Angkanya akan jauh berkurang," ujar Arum, sembari memastikan bahwa anggaran program MBG untuk tahun depan tidak akan mengalami kenaikan. Namun, ia belum dapat memberikan angka pasti mengenai besaran pengurangan pagu anggaran untuk tahun 2027. Proses penyusunan kembali anggaran masih berlangsung dan akan melibatkan pembahasan lebih lanjut bersama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Kementerian Keuangan. "Kami masih dalam proses penyusunan kembali. Masih akan dibahas bersama Bappenas dan Kemenkeu. Tunggu saja angka finalnya ya," pungkas Arum.
Kritik JPPI ini menyoroti isu krusial mengenai prioritas alokasi anggaran pendidikan di Indonesia. Dengan potensi dana sebesar Rp 224 triliun yang dialihkan untuk program MBG, muncul kekhawatiran bahwa program-program fundamental dalam sistem pendidikan, seperti pemerataan akses sekolah gratis dan peningkatan kesejahteraan guru, dapat terabaikan. Pernyataan dari pihak BGN memberikan sedikit harapan akan adanya penyesuaian, namun publik masih menanti kepastian angka final dan komitmen pemerintah untuk memastikan anggaran pendidikan benar-benar dimanfaatkan untuk kemajuan kualitas pendidikan secara merata dan berkelanjutan.
